Pusdatin BPIP kunjungan kerja tata laksana manajemen SPBE ke Pessel

Painan (ANTARA) - Pusat Data Dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaksanakan kunjungan kerja tata laksana manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, karena dinilai penerapannya bagus dan indeknya masuk tertinggi di nasional.

Tim Kunker BPIP dipimpin oleh Plt.Kepala Pusdatin Dr. Mahnan Marbawi, MA didampingi sejumlah staf BPIP, di antaranya Puji Hartana S.Sos (Pranata Komputer), Fajar Khalid (Pengelola Keamanan Sistem Informasi), Jessica Amelia Azzahra (Pengelola Keamanan Sistem Informasi), dan Kartini (PPNPN) pada 2 Maret 2023.

Rombongan diterima dan disambut dengan hangat oleh Sektetaris Daerah Pesisir Selatan, Mawardi Roska S.IP dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Selatan Junaidi, S.Ikom, ME didampingi Kepala Bidang ApTika, Syafruddin, SE, M.Si, yang dipilih sebagai lokus kegiatan tersebut.

Plt Kepala Pusdatin BPIP, Dr. Mahnan Marbawi, MA menjelaskan kunjungan Kerja Tata Lakasana Manajemen SPBE ke Pesisir Selatan dilaksanakan dari tanggal 1-4 Maret 2023, hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan sebagai

Laporan.

Kunjungan kerja ke Pesisir Selatan ini dalam rangka studi tiru juga belajar terkait strategi peningkatan penilaian SPBE.

Kenapa Pesisir Selatan menjadi rujukan dalam konteks peningkatan SPBE, kata dia, salah satu diantaranya adalah selain nilai SPBE Pesisir Selatan itu tinggi, pengelola SPBE di Pessel ini memahami betul bagaimana peningkatan dan pengelolaan SPBE.

Sangat wajar sekali, dan menurut kami sangat tepat sekali belajar langsung pada Dinas Kominfo Pesisir Selatan.

"SAya pribadi dan tim BPIP mengaturkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan dan teman-teman Kominfo Pesisir Selatan.

BPIP itu, kata dia, merupakan lembaga baru dan umurnya juga belum terlalu lama, sehingga memang, pengembangan dan pengelolaan serta developmen SPBE masih jauh dan perlu proses yang masih sangat panjang.

Namun dalam usaha-usaha pada 2021 nilai indeks SPBE (BPIP) 1,4 dan tahun 2022 meningkat signifikan 2,34. "Ya, Alhamdulillah. Itu pun karena kerja keras, kerja sama dan sama-sama kerja tim SPBE di bawah koordinator Sekretaris Utama. Persoalannya, yang perlu kami terus tingkatkan bagaimana menusitas SPBE selalu meningkat. Karena, ini menjadi bestmarking institusi BPIP terkait peningkatan SPBE itu sendiri,"katanya.

BPIP merupakan Lembaga Negara setingkat Kementerian (K/L) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Kunjungan Kerja Tata Laksana Manajemen SPBE di Pesisir Selatan ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 dan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP).

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Selatan Junaidi S.IKom, ME menyampaikan, pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pesisir Selatan selaras dengan upaya pemerintah pusat yakni dalam rangka akselerasi peningkatan Indeks SPBE Nasional, dari 2,34 pada 2021 menjadi 3,50 tahun 2025.

"Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo kabupaten diharapkan bisa terus melakukan upaya perbaikan terkait penerapan SPBE ini sesuai dengan yang ditarketkan,"ujarnya.

Penerapan SPBE di pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Dengan menggunakan SPBE ini, masyarakat bisa lebih mudah, lebih cepat mengakses pelayanan dari pemerintah,"ujar Junaidi.

Momen Kunjungan Kerja Tata Laksana Manajemen SPBE di Pesisir Selatan ini tentu saja dimanfaatkan secara maksimal oleh Dinas Kominfo Pesisir Selatan untuk menyampaikan capaian dan strategi penerapan SPBE di Pesisir Selatan.

Kepala Bidang ApTika Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan, Syafruddin, SE, M.Si, yang didaulat untuk menjelaskan materi Tata Kelola Manajemen SPBE ini menjelaskan, bahwa Indeks rata-rata SPBE Kabupaten Pesisir Selatan saat ini tercatat tertinggi di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

"Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diarahkan menjadi platform digital yang terpadu melalui pembentukan integrated e-services untuk menjadi bagian layanan digital nasional,"tuturnya.

Dalam operasinal platform digital itu pemerintah daerah bisa berbagi pakai sesuai prioritas reformasi birokrasi tematik yakni pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan administrasi pemerintahan.*