Dinsos ingin semua warga miskin Solok Selatan masuk DTSK

Sabtu, 25 Februari 2023 14:32 WIB

Foto Arsip - Stiker penanda ditempel di rumah keluarga miskin penerima bantuan sosial di Kota Surabaya, Rabu (28/12/2022). (ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)

Padang Aro (ANTARA) - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, ingin seluruh warga miskin yang ada di daerah itu masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) agar semua program bantuan sosial pemerintah tepat sasaran.

"Kami masih mendapat laporan masih ada warga miskin di Solok Selatan yang belum masuk ke DTSK. Saat ini petugas dari nagari yang didampingi petugas kecamatan sedang menvalidasi data," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Solok Selatan Alfis Basyir di Padang Aro, Sabtu.

Ia mengakui bahwa masih ada warga miskin yang belum menerima bantuan dari pemerintah karena belum masuk dalam DTSK. Jumlah warga Solok Selatan yang masuk dalam DTSK sebanyak 26.800 Kepala Keluarga (KK).

DTSK, katanya merupakan data acuan yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan bantuan sosial.

Dalam melakukan validasi data, katanya selain dilakukan secara berjenjang, juga dilengkapi bukti bahwa warga tersebut memang layak masuk ke DTSK, seperti foto rumah, foto kartu tanda penduduk dan foto kepala keluarga.

"Petugas langsung yang mengambil foto. Ini juga untuk menghindari manipulasi data," ujarnya.

Untuk memastikan semua warga miskin di Solok Selatan masuk DTSK, pihaknya juga mengharapkan masyarakat bisa melaporkan jika menemukan warga miskin di daerahnya.

"Nanti bisa dilaporkan ke jorong," ujarnya.

Validasi data ini, tambahnya selain untuk memastikan akurasi data warga miskin yang diajukan ke DTSK ini benar, juga untuk menghimpun lagi warga miskin yang belum terdata. Validasi data ini ditargetkan rampung pada Februari ini.

Bagi warga yang sebelumnya masuk ke DTSK, namun dengan berjalannya waktu ternyata perekonomiannya meningkat maka akan dikeluarkan.

"Sesuai dengan instruksi bupati bahwa semua warga miskin yang ada di Solok Selatan harus terdata sehingga bantuan bisa disalurkan tepat sasaran," ujarnya.

Pemkab Solok Selatan, tambahnya saat ini sedang mengejar target universal health coverage (UHC), dimana seluruh masyarakat terjamin memperoleh program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Warga miskin yang belum terdata itu juga belum masuk dalam program JKN. Jadi ini semuanya sejalan," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan data yang akurat sehingga penyaluran bantuan pemerintah tidak tumpang tindih. "Seperti bantuan sosial BLT BBM itu ada yang dari pusat, provinsi dan kabupaten. Kalau yang telah dapat dari pusat tidak dapat lagi provinsi dan kabupaten," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa tidak ada lagi manipulasi data warga yang masuk DTSK. "Tidak ada lagi istilah keluarga ini atau keluarga itu. Tapi kalau warga tersebut memang layak masuk ya kita usulkan," ujarnya.