Presiden Venezuela Minta Hak Dekrit Khusus untuk Perangi Korupsi

Karakas, (Antara/Reuters) - Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin mengatakan dirinya akan meminta hak untuk mengeluarkan dekrit khusus, seperti yang digunakan pendahulunya Hugo Chavez, guna memerangi korupsi di negara tersebut, Maduro yang menjabat Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden ketika Chavez masih berkuasa, menang tipis dalam pemilu yang digelar empat bulan lalu setelah mentor sosialisnya wafat akibat penyakit kanker. Sejak itu dia telah berhadapan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat serta peningkatan inflasi serta perpecahan koalisi yang diwarisinya dari Chavez. Kelompok pendukungnya berasal dari kalangan perwira militer, pemikir kiri dan kelompok milisi bersenjata. Kebijakan anti-korupsi baru yang diluncurkan Maduro dengan terang-terangan telah berhasil menjerat sejumlah pejabat senior di sejumlah BUMN Venezuela. Tetapi hal itu kemudian mendapat cibiran publik yang menyebutkan bahwa "ikan besar" yang memiliki koneksi politik tidak akan tersentuh. Dalam pidato yang disarkan di televisi, Maduro menyatakan dirinya akan meminta Majelis Nasional, yang didominasi oleh pendukungnya, untuk memberikan dekrit khusus agar dapat meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. "Saya akan mengumumkan kondisi darurat nasional perang terhadap korupsi dan saya akan meminta hak khusus untuk mengubah undang-undang, bahkan kalau perlu semuanya diubah guna melawan korupsi," katanya. Untuk mendapat hak dekrit itu, Maduro setidaknya membutuhkan dukungan dari tiga perlima anggota Majelis sebelum mendapat penentangan dari legislator pihak oposisi tahun depan. Chavez sebelumnya telah memerintah dengan hak dekrit yang diberikan oleh legislatif pada 2010 guna mempercepat rekonstruksi sejumlah proyek pasca-bencana banjir besar yang menyebabkan 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Saat itu sejumlah kritikus menuduh dirinya memanfaatkan bencana untuk menyampingkan pengaruh dari legislatif. Chavez kemudian mengatakan dirinya telah difitnah secara besar-besaran di seluruh dunia dan menyatakan bahwa hak dekrit itu akan diserahkan jika langkah penanggulangan pasca-bencana berjalan sesuai waktunya. Masih belum jelas Undang Undang apa yang akan diubah Maduro jika mendapat hak dekrit khusus itu. Dalam indeks persepsi korupsi terbaru Transparansi Internasional, Venezuela merupakan negara paling korup ke-9 di dunia. Di antara sejumlah pejabat senior yang ditangkap semasa kampanye anti korupsi Maduro ada lima orang yang dituduh menggelapkan dana 84 juta dolar dari yayasan pembangunan yang didanai oleh China. Tetapi banyak rakyat Venezuela yang secara terbuka meragukan sejumlah individu yang diyakinin korup, namun belum diadili karena dekat dengan pemerintah. Para loyalis Chavez melihat itu sebagai penghianatan atas upaya yang dilakukan pahlawan mereka, sehingga persepsi bahwa pemerintah korup yang dijalankan saat ini menjadi tantangan besar bagi Maduro selain masalah kriminal dan ekonomi yang juga menghantui. (*/jno)