Pengamat nilai pemulihan ekonomi bergantung sinergi kebijakan kementerian

Minggu, 31 Juli 2022 15:55 WIB

Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul) Muhammad Ikbal. (ANTARA/R'sya R)

Samarinda (ANTARA) - Pengamat ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul) Muhammad Ikbal menyebutkan perekonomian Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat sebagaimana manifestasi kemerdekaan bergantung pada kuatnya sinergi kebijakan kementerian.

"Pertama, kebijakan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas APBN karena terpuruknya harga minyak dunia dengan cara mengendalikan pasokan BBM. Artinya tidak terlalu membebani APBN, tetapi menjaga ketersediaan tetap ada dengan pembatasan dan penyaluran BBM yang tepat sasaran, khususnya BBM bersubsidi," jelas Ikbal di Samarinda, Minggu.

Selanjutnya, kedua, kebijakan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk menekan kenaikan harga komoditas utama sebagai hal selanjutnya yang paling penting.

"Misalnya minyak goreng, beras, bawang dan beberapa komoditas utama agar tidak melambung terlalu tinggi. Sehingga ekonomi pulih lebih cepat dan sektor riil tetap tumbuh, terutama di masyarakat kalangan bawah sebagai pelaku ekonomi di sektor ini," tuturnya.

Ketiga, Kementerian Dalam Negeri juga dapat berperan mendorong realisasi pengeluaran pemerintah di daerah agar dapat menggerakkan sektor riil menjadi tumbuh lebih cepat.

Keempat, peran Kementerian Investasi untuk menarik investasi sebesar-besarnya kepada para investor luar negeri seperti Korea dan Arab Saudi dengan adanya momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sehingga rencana bisnis besar di IKN menjadi lahan investasi yang menjual dalam jangka menengah maupun jangka panjang," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan tema nasional "Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat" dalam momentum perayaan ulang tahun kemerdekaan RI ke-77 pada 17 Agustus 2022.

"Ini memang slogan yang kuat dalam rangka menggerakkan elemen masyarakat untuk pulih dari pandemi COVID-19 dan bangkit lebih kuat," sebutnya.

Ikbal memastikan eksis strategi atau rencana strategi untuk mendukung pemulihan menjadi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, meski saat ini perekonomian belum sepenuhnya merata.

"Masalahnya adalah pemulihan ekonomi saat ini tidak merata. Ada daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan lambat karena minim sumber daya misalnya. Sehingga butuh kolaborasi dengan daerah lain agar Indonesia bisa tumbuh dengan cepat secara merata," terangnya.

Ikbal menambahkan pemerintah juga bisa menjadikan krisis global sebagai momentum untuk bangkit dan bertahan dari ancaman resesi yang melanda perekonomian global.

"Jadi kalau kita kelebihan Crude Palm Oil (CPO) ini menjadi momentum untuk mengekspor ke negara yang membutuhkan CPO lebih banyak, seperti China dan India," ungkapnya.

Selain itu, Indonesia juga bisa memenuhi kebutuhan Singapura yang mengalami krisis unggas dimana harga unggas ayam, khususnya ayam potong di Singapura sangat besar, karena Malaysia menutup keran ekspor.

Dosen Akuntansi itu pun menegaskan efektivitas pengeluaran pemerintah melalui belanja produktif juga penting dalam rangka mendorong sektor riil bergerak.

"Kalau pengeluaran pemerintah lambat maka sektor riilnya juga lambat karena perputaran uang itu adalah satu hal yang timbul dari pengeluaran atau belanja pemerintah, khususnya belanja modal," ujarnya.

Namun, menurut dia, kesiapan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) Kaltim menghadapi momentum 17 Agustus belum terlihat signifikan karena kebijakan-kebijakannya masih lemah, terutama kebijakan pergerakan ekonomi yang berupaya mendorong pertumbuhan secara merata belum nyata dilakukan.

"Banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah, khususnya turunnya harga sawit ini harus mampu diantisipasi. Banyak lahan sawit yang terbengkalai yang produksinya tidak mampu dijual karena beberapa pabrik mengalami penutupan akibat kebijakan penutupan ekspor," ucapnya.*