Palestina Katakan Perundingan dengan Israel akan Dimulai Selasa

Minggu, 28 Juli 2013 06:54 WIB

Ramallah, Wilayah Palestina, (Antara/AFP) - Para perunding Israel dan Palestina akan bertemu di Washington pada Selasa untuk putaran pembicaraan setelah istirahat tiga tahun, kata seorang pejabat Palestina pada Sabtu. Berbicara dengan syarat tak disebut namanya, pejabat itu mengatakan kepada AFP bahwa delegasi Palestina akan dipimpin oleh ketua perunding Saeb Erakat dengan Israel dipimpin oleh Menteri Kehakiman Tzipi Livni. Para pejabat AS juga akan ambil bagian, ia menambahkan. Para pihak diharapkan dapat menghadiri jamuan informal pada Senin malam, katanya. Menteri Pembangunan Daerah Israel Silvan Shalom mengatakan pekan ini bahwa pembicaraan dapat dilanjutkan pada Selasa, tetapi baik tanggal maupun tempat sejauh ini telah dikonfirmasi. Livni, yang ditunjuk kepala juru runding Israel, kabarnya akan disertai oleh utusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Yitzhak Molcho. "Menurut pejabat senior di Yerusalem, pertemuan di Washingtondiharapkan akan berurusan terutama dengan agenda untuk mengadakan perundingan, termasuk subyek yang akan dibahas dan jadwal," kata surat kabar Haaretz pada Kamis. Pada Sabtu, baik Haaretz dan radio publik melaporkan bahwa Israel diharapkan akan merilis lebih dari 100 tahanan Palestina dan Arab Israel pada tahap selama perundingan, yang diperkirakan berlangsung selama enam sampai sembilan bulan. Seorang pejabat Israel mengatakan pekan ini bahwa pembebasan "sekitar 80" tahanan Palestina yang lama menjalani hukuman sedang dipertimbangkan. Agenda pertemuan kabinet mingguan hari Minggu mengatakan Netanyahu akan memberitahu para menteri tentang dimulainya kembali pembicaraan, dan juga meminta mereka untuk menyetujui "membebaskan tahanan Palestina selama perundingan". Namun tidak memberikan jumlah yang pasti. Kabinet juga diatur untuk mendukung sebuah RUU yang akan mengajukan referendum untuk perjanjian perdamaian dengan Palestina. Suatu pemungutan suara akan menjadi dukungan akhir perjanjian setelah diratifikasi oleh pemerintah dan parlemen. Sebuah makalah penjelasan yang diterbitkan oleh kantor kabinet mengatakan usulan itu datang "dalam perkembangan diplomatik penting yang menyertai pembukaan perundingan dengan negara Israel dan Otoritas Palestina". RUU dipandang sebagai isyarat kepada para menteri sayap kanan yang khawatir terhadap konsesi yang bisa menuntut Israel dalam pembicaraan. Makalah kabinet mengatakan pemerintah memandang persetujuan rancangan baru itu "mendesak dan penting" serta mengatakan akan meminta parlemen untuk menyetujuinya sebagai undang-undang. (*/jno)