Kapolda Imbau kelompok NII di Sumbar agar segera cabut Ba'iat

id Negara islam indonesia,Kapolda sumbar,Teddy minahasa putra,Nii sumbar

Kapolda Imbau kelompok NII di Sumbar agar segera cabut Ba'iat

Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Danrem Wirabraja Brigjen TNI Purmanto. (ANTARA/Mario S Nasution)

Padang (ANTARA) - Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra mengimbau kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di provinsi tersebut agar mencabut bai’at mereka dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

“Pada hari ini kegiatan yang luar biasa, pada bulan ramadhan lebih kurang 400 saudara-saudara kita yang terpapar aliran NII (Negara Islam Indonesia), aliran radikalisme yang bertentangan dengan ideologi bangsa telah menyatakan cabut ba'iat,” kata dia melalui keterangan tertulis dari Padang, Rabu.

Sedangkan untuk selebihnya yang masih terpapar NII tersebut, dirinya berharap dalam waktu yang sesingkat singkatnya terutama di bulan suci ramadhan ini, untuk mencabut ba'iat nya juga.

"Dan saya beri kesempatan paling lama tanggal 20 Mei 2022 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional seluruhnya yang terekspos sejumlah 1.125 harus cabut ba'iat," kata dia.

Ia menegaskan jika mereka yang masih terpapar NII tidak juga melakukan cabut ba'iat, maka akan dilakukan tindakan tegas.

"Kalau masih ada yang tidak cabut ba'iat, saya akan menerapkan penegakan hukum negara yang sekeras kerasnya," kata dia.

Polda Sumbar bersama dengan Densus 88 AT Polri, Danrem, dan unsur Pemda serta Forkopimda lainnya sudah sepakat untuk hal tersebut.

"NKRI harga mati, Pancasila harus dijunjung tinggi," kata dia.

Selain itu terkait ancaman dan bahaya dari radikalisme dalam bentuk apapun sangatlah jelas membuat situasi menjadi distabilitas dan meresahkan masyarakat.

"Teror dalam bentuk apapun, dalam eskalasi apapun itu meresahkan masyarakat," jelasnya.

Apalagi saat ini akan memasuki lebaran. Dimana orang Minang memiliki adat, budaya, tradisi mudik. Kemudian dua tahun lalu mudik dilarang oleh pemerintah dan tahun ini diperbolehkan untuk mudik sehingga pasti pemudik jumlahnya akan melimpah.

"Oleh karena itu jaminan keamanan, ketertiban harus betul-betul bisa kita wujudkan. Terutama oleh jajaran Polda maupun Korem," kata dia.