Kata Direktur RSUD M. Zein soal kesehatan gratis Pessel

id RSUD M. Zein,berobat gratis

Kata Direktur RSUD M. Zein soal kesehatan gratis Pessel

Direktur RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dr. Harefa. (ANTARA/HO-Humas Pesisir Selatan)

Painan (ANTARA) - Direktur RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar dr. Harefa menilai subsidi berobat bagi pasien bermasalah kurang cocok dijadikan skema pembiayaan program kesehatan gratis.

Harefa di Painan, Jumat, mengatakan skema itu dikhawatirkan bakal menjadi bumerang bagi keuangan daerah karena subsidi dana pasien bermasalah dipastikan makin besar seiring naiknya tren ongkos berobat dan jumlah pasien yang mengalami peningkatan tiap tahunnya.

"Karena orang makin lama makin sadar akan pentingnya kesehatan. Harga obat juga terus menanjak," ujar pria yang juga konsultan jantung itu.

Dana pasien bermasalah adalah subsidi pemerintah kabupaten pada rumah sakit untuk masyarakat yang terkendala biaya berobat karena belum memiliki jaminan kesehatan, khususnya bagi keluarga kurang mampu.

Tahun ini dana pasien bermasalah di RSUD M. Zein yang dialokasikan dari APBD 2022 sebesar Rp5,1 miliar, naik dari tahun lalu yang Rp2,5 miliar. Dari jumlah itu Rp4,2 miliar subsidi pemerintah dan sisanya Rp990 juta pokok pikiran anggota DPRD.

Ia menilai jumlah yang dialokasikan itu tidak akan cukup untuk satu tahun, dengan rasio rata-rata ongkos berobat untuk pelayanan kelas III di RSUD M. Zein saat ini berkisar antara Rp3 juta-Rp4 juta per pasien dan ada yang lebih.

"Sebagai contoh Desember 2021-Januari 2022 ini saja bisa mencapai Rp1,2 miliar. Kalau Rp5,1 juta bisa saja hanya sampai enam bulan pertama saja. Jadi, tidak efektif," tuturnya.

Menurutnya skema pembiayaan program kesehatan gratis adalah pada iuran jaminan kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, bukan ongkos berobat apalagi trendnya yang cenderung naik.

Di lain sisi tingkat kepatuhan masyarakat membayar iuran jaminan kesehatan menjadi rendah. "Nah, ini tentu menjadi dilema bagi tercapainya target program kesehatan gratis yang telah dibuat,"

Menurutnya pemerintah kabupaten tinggal memetakan berapa kebutuhan biaya iuran jaminan kesehatan masyarakat Pesisir Selatan di luar pensiunan, ASN, TNI, Polri yang masuk dalam JKN, pegawai BUMN dan BUMD.

Secara terpisah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Pesisir Selatan, Hadi Susilo membenarkan dana pasien bermasalah sebagai skema pembiayaan program kesehatan gratis.

Pemerintah kabupaten bakal menghitung jumlah kebutuhan biaya berobat pasien di RSUD M. Zein yang tidak mampu membayar, sehingga dapat diketahui kebutuhan dana setiap tahunnya.

"Sampai sekarang belum ada besaran kebutuhan dananya per tahun. Kami kini sedang menghitungnya," jelas mantan Kepala Dinas Pariwisata itu.

Dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 permerintah kabupaten manargetkan tidak ada lagi masyarakat Pesisir Selatan yang tidak terlayani jaminan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin melalui program kesehatan gratis.

Target tersebut sejalan dengan visi-misi bupati-wakil bupati periode 2021-2024 yang meangarus utamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai program unggulan, sehingga memacu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2022