Kadin Minta Pemerintah Serius Benahi Tanjung Priok

Jakarta, (Antara) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah serius membenahi "dwelling time" atau waktu tunggu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk mengatasi beban biaya logistik di Tanah Air. "Kadin meminta pemerintah lebih serius dalam membenahi masalah 'dwelling time' di Pelabuhan Tanjung Priok agar dapat lebih ditekan menjadi tiga hari dari kondisi saat ini yang mencapai rata-rata 8,7 hari," kata Ketua Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Irwan Ardi Hasman, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. Untuk itu, menurut Irwan, pemerintah harus dapat memberikan kepastian kepada pemilik barang karena kenyataannya, proses pengeluaran barang di Pelabuhan Tanjung Priok belum berjalan sebagaimana harapan dari dunia usaha. Selain itu, ujar dia, tingkat isian lapangan penumpukan (YOR) yang tidak efisien seakan-akan dibiarkan karena selama ini sudah berlangsung cukup lama terutama sejak tiga tahun terakhir dinilai tidak ada perubahan. Ia menegaskan bahwa kondisi tingkat isian lapangan penumpukan dan kondisi waktu tunggu yang buruk semuanya akan bermuara kepada biaya transportasi dan logistik, baik di laut maupun darat. "Sekarang YOR di Priok sudah di atas 100 persen, maka kondisi pelabuhan terjadi kongesti (kemacetan)," katanya. Melihat fakta seperti ini, Kadin menilai bahwa pengelolaan pelabuhan tidak berhasil dalam mengantisipasi pertumbuhan arus barang, katanya. Apalagi, harus diingat, sepekan lagi akan memasuki bulan puasa dan dalam jangka waktu sebulan mendatang akan datang masa lebaran, katanya. "Pertumbuhan arus barang melalui Pelabuhan Tanjung Priok selama ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia serta adanya pengalihan pasar perdagangan ke Indonesia, meskipun kondisi Pelabuhan Tanjung Priok selama tiga tahun terakhir tidak mengalami perbaikan secara signifikan," katanya. Oleh karena itu, Kadin mengutarakan harapannya agar operator pelabuhan, otoritas pelabuhan, bea dan cukai serta pihak terkait lainnya dapat bersinergi karena pembenahan sumber inefisiensi logistik nasional dinilai masih berjalan lambat. Pembicara lainnya, Ketua Umum Asosiasi Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Gemilang Tarigan mengatakan, pihaknya memiliki hingga sebanyak 18 ribu armada yang separuhnya mengangkut barang impor. "Bila sekitar 50 persen tertahan, maka kami akan kehilangan Rp4,8 miliar per hari," kata Tarigan. Sedangkan bagi para pemilik barang, ujar dia, akan menderita dua kerugian yaitu kerugian secara finansial dan kerugian akibat "opportunity lost" (hilangnya kesempatan). (*/sun)