Legislator Pesisir Selatan minta Pemkab seriusi irigasi dan JUT

Painan (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Novermal Yuska meminta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat serius menjadkan irigasi dan jalan usaha (JUT) tani sebagai arus utama pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, irigasi merupakan urat nadi pertanian. Tanpa irigasi memadai, produksi tidak maksimal. Apalagi sektor pertanian, khususnya sub-sektor tanaman pangan merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah.

"Dewan pasti sangat mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas irigasi, karena memang menyangkut sektor unggulan dan berkaitan dengan orang banyak," tegasnya di Painan, Kamis.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pangsa sektor pertanian terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pesisir Selatan diatas 35 persen, meski mengalami penurunan tiap tahun.

Sektor pertanian juga terkonfirmasi sebagai penyerap tenaga kerja paling banyak, diatas 40 persen dari total angkatan kerja di Pesisir Selatan, sehingga butuh perhatian serius pemerintah daerah.

Sementara, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum ketersediaan irigasi berkondisi baik saat ini hanya sekitar 57,05 persen. Sedangkan sisanya dengan kondisi rusak ringan, sedang dan parah.

Ia melanjutkan, selain irigasi, pemerintah daerah juga harus memperluas akses jalan ke area sentra produksi guna memangkas biaya produksi dari komponen ongkos angkut hasil panen.

Jangan sampai terjadi produksi biaya tinggi akibat minimnya kualitas jalan usaha tani yang memadai. Sebab, petani merupakan kelompok masyarakat yang rentan miskin, termasuk akibat gejolak biaya produksi.

"Sebagian besar dari masyarakat miskin di Pesisir Selatan ini adalah keluarga petani yang tersebar di daerah pedesaan," terang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat Hadi Susilo mengungkapkan kendala pembangunan infrastruktur akibat keterbatasan keuangan daerah, apalagi di tengah pandemi COVID-19.

Meski demikian, pemerintah daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 telah membuat pemeta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan irigasi sebagai penunjang kemandirian ekonomi daerah.

Kemudian upaya meminimalisir produksi biaya tinggi yang selama ini dinilai sebagai pemicu rendahnya daya saing produk yang dihasilkan petani. Pemerintah daerah tetap mengupayakan pemenuhan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian di seluruh wilayah.

"Seperti, konektifitas, penyediaan sumber air, jalan produksi dan sarana prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat," tuturnya.

Ia menyampaikan, pemerintah daerah sangat menyadari efisiensi biaya produksi pertanian akan tercapai apabila adanya dukungan infrastruktur penunjang yang memadai.

Beppeda Pesisir Selatan mencatat, kondisi jalan kabupaten yang berkondisi baik saat ini hanya 29,55 persen dan ditargetkan menjadi 35,90 persen pada 2026.

Rasio Konektivitas ditargetkan mencapai 63 persen, dari 54 persen ditahun ini. demikian juga dengan prooposi lahan sawah yang beririgasi baik ditargetkan dari 57,05 persen tahun ini, menjadi 66,70 persen di 2026.