
Bom Bunuh Diri Tewaskan Perwira Irak

Tikrit, Irak, (Antara/Reuters) - Serangan bom bunuh diri menewaskan seorang pejabat kontra-terorisme Irak, Senin, ketika ia meninggalkan sebuah perguruan tinggi di kota itu setelah mengikuti ujian, kata polisi. Serangan itu menewaskan Kolonel Ghazi Ali al-Jubouri, kepala kontra-terorisme untuk provinsi Salahuddin, dan juga mencederai dua pengawalnya di luar fakultas hukum di Universitas Tikrit, kota tempat asal almarhum Presiden Irak Saddam Hussein. "Kolonel Ghazi pergi ke arah mobilnya di taman. Penyerang bom bunuh diri mendekatinya dan meledakkan dirinya," kata Salim Ibrahim, seorang pegawai di Universitas Tikrit. Serangan bom bunuh diri merupakan ciri Al Qaida di Irak, yang memperoleh kekuatan dan merekrut orang dari kalangan Sunni Irak yang merasa terpinggirkan setelah invasi pimpinan AS pada 2003 yang menggulingkan Saddam. Kepala kontra-terorisme sebelumnya untuk provinsi Salahuddin juga tewas dalam serangan bom bunuh diri ketika ia berbelanja pada 2009. Negara Islam Irak, cabang Al Qaida di Irak, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Dalam insiden terpisah di Mosul, ledakan bom mobil di dekat patroli militer menewaskan dua prajurit dan mencederai seorang lagi, Senin, kata polisi. Serangan-serangan di Baghdad dan penjuru lain Irak meningkat tajam dan Mei merupakan bulan paling mematikan sejak 2008, dimana lebih dari 1.000 orang tewas, menurut PBB. Seorang utusan PBB untuk Irak memperingatkan bahwa kekerasan sudah "siap meledak". Serangan Senin itu merupakan yang terakhir dari gelombang pemboman dan serangan bunuh diri di tengah krisis politik antara Perdana Menteri Nuri al-Maliki dan mitra-mitra pemerintahnya dan pawai protes selama beberapa pekan yang menuntut pengunduran dirinya. Lebih dari 450 orang tewas dalam kekerasan pada April, sementara jumlah kematian pada Maret mencapai 271. Sepanjang Februari, 220 orang tewas dalam kekerasan di Irak, menurut data AFP yang berdasarkan atas keterangan dari sumber-sumber keamanan dan medis. Irak dilanda kemelut politik dan kekerasan yang menewaskan ribuan orang sejak pasukan AS menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011, meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak. Selain bermasalah dengan Kurdi, pemerintah Irak juga berselisih dengan kelompok Sunni. Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki (Syiah) sejak Desember 2011 mengupayakan penangkapan Wakil Presiden Tareq al-Hashemi atas tuduhan terorisme dan berusaha memecat Deputi Perdana Menteri Saleh al-Mutlak. Keduanya adalah pemimpin Sunni. Pejabat-pejabat Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Wakil Presiden Tareq al-Hashemi pada 19 Desember 2011 setelah mereka memperoleh pengakuan yang mengaitkannya dengan kegiatan teroris. Puluhan pengawal Hashemi, seorang pemimpin Sunni Arab, ditangkap dalam beberapa pekan setelah pengumuman itu, namun tidak jelas berapa orang yang kini ditahan. Hashemi, yang membantah tuduhan tersebut, bersembunyi di wilayah otonomi Kurdi di Irak utara, dan para pemimpin Kurdi menolak menyerahkannya ke Baghdad. Pemerintah Kurdi bahkan mengizinkan Hashemi melakukan lawatan regional ke Qatar, Arab Saudi dan Turki. (*/sun)
Pewarta: Inter
Editor: Inter
COPYRIGHT © ANTARA 2026
