BNP2TKI Programkan Perlakuan Khusus Terhadap TKI

Cilacap, (Antara) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan bahwa pemerintah akan memerogramkan adanya bentuk perhatian dan perlakuan khusus terhadap TKI di segala bidang kehidupan. "Saya akan mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan dan kementerian terkait lainnya mengenai perlunya negara memberikan perlakuan khusus kepada TKI," katanya di Cilacap, Selasa. Jumhur mengatakan hal itu saat menjadi pembicara dalam Jambore Buruh Migran 2013 di Balai Desa Sidaurip, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, yang diselenggarakan atas kerja sama BNP2TKI, Tifa Foundation, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdatul Ulama Kabupaten Cilacap, Pemerintah Desa Sidaurip, dan Kecamatan Binangun. Jambore Buruh Migran 2013 mengambil tema "Menggagas Perlindungan dari Hulu" dan mewacanakan harapan aktivis buruh migran dari Jawa Tengah khususnya Cilacap tentang perlunya para TKI mendapatkan perlakuan khusus sepulangnya di Tanah Air. Jumhur mengatakan perhatian khusus tersebut perlu diberikan karena para TKI telah berjasa kepada bangsa dan negara melalui pemasukan devisa yang sudah dikirimkannya ke Tanah Air. Menurut dia, menjadi TKI itu merupakan pekerjaan mulia dan selama ini pekerjaan mulia tersebut tereduksi oleh konotasi ekonomi yang menjulukinya sebagai "pahlawan devisa". Dia mengakui bahwa banyak kritikan dari masyarakat yang melihat banyak TKI purna (sebutan bagi mantan TKI, red.) berperilaku konsumtif. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah bersama para pegiat TKI seperti Tifa Foundation, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan pihak lainnya harus mampu memelihara hasrat untuk berubah dan hasrat untuk maju. "Hasrat ingin maju merupakan aset yang harus dijaga oleh kita semua," kata Jumhur. Terkait program Jambore Buruh Migran, dia mengatakan, kegiatan ini merupakan cerminan dari upaya bersama memelihara hasrat untuk terus berubah. Menurut dia, pihaknya sudah menginventarisasi mantan TKI mulai dari kegiatan ekonomi, karir di dunia politik, dan sebagainya. Bahkan, berdasarkan pantauan aktivis Buruh Migran Indonesia (BMI), tidak sedikit TKI yang pulang dengan kondisi tubuh cacat dan memerlukan perawatan khusus. "Saya setuju untuk TKI yang bermasalah dengan kesehatannya, dia bisa mendapatkan pengobatan sampai sembuh dengan gratis," katanya. Ia mengatakan bahwa TKI sebagai kontributor utama devisa negara setelah minyak dan gas bumi, karena itu seharusnya memperoleh perlakuan khusus ketika mendapat masalah dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Jumhur meminta para peserta Jambore Buruh Migran 2013 membuat rumusan dokumen resmi terkait masukan kepada pemerintah untuk penyempurnaan di bidang penempatan dan perlindungan TKI. Selain itu, dia juga memberi apresiasi kepada Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Maiziddah Salas yang telah sukses mengembangkan Kampung TKI Purna di Wonosobo. "Saya senang Salas sudah berhasil mengembangkan swadaya ekonomi masyarakat berbasis motivator TKI Purna," katanya. Salas pada kesempatan itu mengatakan pihaknya sedang merintis sebuah "minimarket" di Wonosobo yang dikelola oleh TKI Purna. "Mungkin 'minimarket' yang dikelola TKI Purna ini merupakan yang pertama di Indonesia," katanya. Jambore Buruh Migran 2013 ini juga dihadiri Direktur Pemberdayaan BNP2TKI Arini Rahyuwati, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang AB Rachman, Kepala Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Cilacap Rodli, serta Wakil Bupati Cilacap Akhmad Edi Susanto. Selain itu, Rois Syuriah Pengurus Cabang NU Cilacap KH Syuada Azdia dan Ketua Pengurus Cabang Lakpesdam NU Cilacap Syaiful Musta'in, Pengurus Pusat Yayasan Tifa (Tifa Foundation) Renata, serta perwakilan buruh migran dari berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. (*/jno)