Rendy Desak Dirut Pelindo II Mundur

Jakarta, (Antara) - Anggota DPR RI Rendy Lamadjido mendesak Dirut PT Pelindo II Richard J. Lino secepatnya mengundurkan diri menyusul adanya pemogokan ratusan pengusaha forwarder, logistik, dan pengangkutan di Pelabuhan Tanjung Priok. "Ini menunjukkan Pelindo II hanya berpikir mencari keuntungan terus-menerus dan tak pernah memikirkan pelayanan. Sudah sepatutnya Dirut PT Pelindo II sebaiknya mundur saja karena tidak mampu memberikan pelayanan, " kata anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rendy Lamadjido di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa. Sebelumnya, pada hari Senin (3/6), terjadi pemogokan besar-besaran yang dilakukan oleh ratusan pekerja di lingkungan pelabuhan. Menurut Lamdjido peristiwa itu menunjukkan ketidakmampuan PT Pelindo II sebagai BUMN dalam operator pelabuhan, selain sebagai bentuk protes juga menganggap Pelindo telah melakukan monopoli bisnis di pelabuhan lewat anak usahanya. Mogok kerja para sopir truk di Pelabuhan Tanjung Priok telah melumpuhkan aktivitas bongkar muat kontainer di pelabuhan tersebut. Aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok terhenti, menyusul aksi setop operasi armada angkutan barang dan peti kemas di pelabuhan itu. Anggota DPR dari pemilihan Sulawesi Tengah itu mengatakan bahwa Pemerintah juga harus bersikap tegas untuk menjatuhkan sanksi dengan pemberhentian kepada Dirut PT Pelindo II. Menurut Lamadjido, langkah pemogokan yang dilakukan oleh ratusan pengusaha forwarder, logistik, dan pengangkutan itu relatif sangat mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan. "Pemerintah harus bersikap tegas untuk memberhentikan Dirut Pelindo II dari jabatannya karena Tanjung Priok itu merupakan pintu gerbang bangsa dan negara. Ibaratnya, kota Metropolitan Jakarta, kalau tidak becus, mundur saja, atau dimundurkan," katanya. Terkait dengan hal tersebut, Rendy mengatakan bahwa Komisi V DPR RI dalam minggu ini akan memanggil Dirut Pelindo II untuk memperoleh penjelasan secara perinci atas terjadinya pemogokan tersebut. Para pengusaha logistik dan forwarder di Priok mengerahkan 200 anggotanya untuk mogok operasional ditambah dengan perusahaan jasa angkutan kepelabuhan mengerahkan 585 anggotanya untuk tidak melakukan kegiatan hari ini di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain di Tanjung Priok, aksi ini juga dilakukan di 10 pelabuhan lain di seluruh Indonesia, yakni di Teluk Bayur (Sumbar), Banten, Pekanbaru (Riau), Palembang (Sumsel), Tanjung Mas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya), Banjarmasin (Kalsel), Makassar (Sulsel), dan Sorong (Papua). Aksi di 11 pelabuhan itu dilakukan oleh Indonesia National Shipowners Association (INSA), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, dan Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel). (*/jno)