Logo Header Antaranews Sumbar

Suriah Sumringah Turki Didera Unjukrasa

Senin, 3 Juni 2013 17:49 WIB
Image Print

Damaskus, (Antara/AFP) - Ankara secara terbuka mendukung gerakan rakyat menentang pemerintah Suriah, kini giliran Damaskus membalas, melalui sejumlah pemberitaan besar di media serta mengabdikan tanggapan pemerintah atas unjukrasa di seluruh Turki. Dengan dipenuhi rasa puas atas derita pihak lain, sejumlah menteri Suriah menuduh pemerintah Turki "meneror" rakyatnya dan menyebut sejumlah unjukrasa di Istanbul dan sekitarnya sebagai "gerakan serupa 'Kebangkitan Arab' sesungguhnya". Pada Minggu, Menteri Luar Negeri Suriah, tempat sedikit-dikitnya 94.000 orang terbunuh semenjak Maret 2011, menurut data Observatori Hak Asasi Manusia Suriah, bahkan menyarankan warganya tidak melakukan perjalanan ke Turki, dengan alasan "keamanan memburuk". Serangkaian unjukrasa terus-menerus disiarkan televisi pemerintah Suriah, yang menyiarkan peringatan berita singkat sembari mengatakan pelaku unjukrasa itu menyerukan undur diri Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan. "Anda harus mundur apabila anda memang menghormati demokrasi. Gerakan di Turki ini adalah gerakan 'Spring' sesungguhnya," kata analis Suriah kala diwawancarai di kanal televisi pemerintah Ikhbariya merujuk kepada Erdogan. "Suriah berdiri bersama rakyat Turki," ujarnya menambahkan. Pada Sabtu, Menteri Informasi Suriah Omran al-Zohbi juga menyarankan agar Erdogan mundur dari jabatannya. "Tuntutan rakyat Turki tidak lantas membenarkan reaksi kekerasan ini, dan apabila Erdogan tidak mampu menempuh metode nonkekerasan, maka ia sebaiknya mundur," demikian televisi pemerintah mengutip pernyataan Zohbi. "Fakta bahwa ia mengambil reaksi menekan atas demonstrasi damai membuktikan Erdogan sudah tidak terhubung dengan kenyataan," kata Zohbi, sembari menambahkan: "Rakyat Turki tidak pantas menerima kebiadaban semacam itu". Sehari berikutnya Zohbi mengatakan kepada pewarta di Damaskus bahwa Turki harus "membebaskan seluruh tahanan atas nama hati nurani Turki" seraya menambahkan bahwa "tidak ada pembenaran atas penangkapan sejumlah besar demonstran damai tersebut". "Erdogan seharusnya menghormati keinginan rakyatnya dan bertolak ke Doha," kata dia. Qatar bersama Turki merupakan pendukung utama gerakan antipemerintah di Suriah. Pengumuman tersebut menjadi kesempatan bagi Damaskus untuk mengubah keadaan di hadapan pemerintah Turki, yang secara terbuka mengkritik rezim Suriah atas reaksi berdarah terhadap gerakan antipemerintah yang bermula dari demonstrasi damai pada Maret 2011. Pendirian Ankara terkait serangkaian demonstrasi, dan perlawanan bersenjata yang disusul tindakan keras pemerintah terhadap para pelaku protes, telah membawa hubungan antara Suriah dengan Turki yang sebelumnya sempat erat menjadi retak. Akan tetapi sementara stasiun televisi Suriah menyiarkan gambar-gambar demonstrasi di Turki, dengan menyebut pemerintahan Erdogan sebagai "junta yang berkuasa", tidak ada peliputan semacam itu untuk protes sejenis di Suriah. Kata-kata seperti "aksi protes populer", "demonstrasi damai" dan "revolusi", digunakan oleh media pemerintah Suriah untuk mendeskripsikan peristiwa di Turki, namun tidak pernah disentuh kala melaporkan demonstrasi menentang Presiden Bashar al-Assad. Justru gerakan antipemerintah itu disebut sebagai "rencana asing" yang sengaja "membidik" Suriah dan kelompok oposisi pemberontak secara sepihak dicap sebagai "teroris" yang didukung Turki, Barat, Qatar dan Arab Saudi. Media Suriah bahkan menghubung-hubungkan pelaku aksi-aksi protes di Turki dengan rencana pembangunan mall pemicu demonstrasi sebagai proyek dari "investor Qatar dan anggota keluarga Erdogan". Analis bahkan bersikeras isu utama yang membangkitkan amarah warga Turki adalah sikap mereka terkait Suriah, sembari menyebut rencana pembangunan mall di Taksin sebagai "jerami yang menghancurkan punuk unta". Harian Al-Watan, yang memiliki kedekatan dengan pemerintah Suriah, juga ikut mencetak analisa atas protes yang belum berkesudahan itu. "Setelah lusinan pernyataan mengkritik Suriah, perdana menteri Turki memberikan pasukan bersenjatanya kebebasan untuk menempuh kekerasan berlebihan dan kebiadaan melawan ribuan demonstrator damai," tulis koran tersebut pada Minggu (2/6). (*/jno)



Pewarta:
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026