Pesisir Selatan nominator penerima Peduli Wisata Award Sumbar 2020

Jumat, 9 Oktober 2020 16:33 WIB

Pjs Bupati Pesisir Selatan, Mardi saat menyambut tim penilai Peduli Wisata Award 2020. (antarasumbar/Istimewa)

Tim dari provinsi akan melakukan penilaian mulai hari ini hingga Sabtu (10/10), mudah-mudahan hasil yang diraih maksimal,

Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menjadi satu dari sembilan kabupaten/kota di provinsi setempat yang masuk sebagai nominator penerima Peduli Wisata Award 2020.

"Tim dari provinsi akan melakukan penilaian mulai hari ini hingga Sabtu (10/10), mudah-mudahan hasil yang diraih maksimal," kata Pjs Bupati Pesisir Selatan, Mardi di Painan, Jumat.

Tim penilai, lanjutnya terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Novrial, akademisi, pegiat pariwisata dan pihak terkait lainnya.

Ia mengatakan saat ini pariwisata di Pesisir Selatan menjadi salah satu sektor yang terus dikembangkan, hal tersebut dimaksud untuk menggerakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi.

Dimasa pandemi COVID-19 berbagai kebijakan juga diambil sehingga dunia pariwisata tidak melesu, seperti membebaskan retribusi masuk bagi wisatawan.

Selanjutnya pembinaan terhadap pelaku wisata juga terus dilaksanakan, dengan harapan pelayanan mereka semakin ramah dan baik terhadap wisatawan.

"Terakhir pembinaan terhadap pelaku wisata dilaksanakan dengan memberikan pelatihan bagi 40 pemandu selam di Kawasan Wisata Terpadu Bahari (KWBT) Mandeh sebagai upaya meningkatkan kapasitas mereka ketika mendampingi wisatawan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Novrial menyebut Peduli Wisata Award akan diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki keseriusan dalam pengembangan sektor pariwisata di daerahnya.

Peduli Wisata Award, jelasnya dilaksanakan untuk memotivasi kabupaten/kota dalam menggerakan sektor pariwisata secara keseluruhan tidak hanya kepala daerah, perangkat daerah terkait namun juga DPRD.

Ia menyebut pada penilain tahun ini berbagai dokumen diserahkan oleh masing-masing daerah secara daring ke pemerintah provinsi, hal tersebut dimaksud untuk meminimalkan kontak sebagai uapaya menimalkan paparan COVID-19.