Program TMMD Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal

Padang, (Antara) - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang melibatkan partisipasi masyarakat bertujun untuk melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dari ketersediaan sarana prasarana infrastruktur. "Program ini mesti dilaksanakan secara berkesinambungan di desa atau nagari yang masih masuk kategori tertinggal," kata Sekdaprov Sumbar Ali Asmar di Padang, Sabtu. Hal ini juga disampaikan pada rapat koordinasi persiapan pelaksanaa TMMD ke-90 akan diselenggarakan di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selata. Menurut dia, program TMMD cukup banyak manfaatnya dan dirasakan langsung masyarakat sehingga kegiatan harus terus dilanjutkan. Dalam pelaksanaan himpun potensi yang ada baik pada instansi vertikal, tingkat provinsi maupun kabupten kota serta masyarakat sendiri. Namun, perlu diingat program TMMD bukan saja untuk membangun secara fisik tetapi juga nonfisik, artinya mental masyarakat harus bangun untuk sadar hukum dan menjaga Kamtibmas. Ia mengatakan, sinergitas selama ini sudah berjalan dengan baik, buktinya dari hasil TMMD dengan anggara sebesar Rp3 miliar, tapi hasil akhirnya bisa mencapai Rp5 miliar. Kepala Badan Pemberdyaan Masyarakat (BPM) Sumbar Suhermanto Raza menambahkan rapat koordinasi yang melibatkan TNI AD, AL, AU serta Kepolisian untuk memantapkan pelaksanaan TMMD yang direncanakan pada 14 Mei hingga 13 Juni 2013. Jadi, kebutuhan-kebutuhan baik material maupun anggaran yang masih dipandang masih kurang dapat dibicarakan, sekaligus menerima masukan dalam persiapan pelaksanaan program. "Dalam pelaksanaan TMMD dilibatkan BUMN dan BUMD untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Biasanya semen dari PT. Semen Padang," ujarnya. Wakil Bupati Pesisir Selatan Aditiyawarman mengatakan, lokasi di Kecamatan Batang Kapas yang luas wilayahnya 359,07 km2 dengan jumlah penduduk 30 ribu jiwa lebih. Akan tetapi fokusnya pada Kenagarian Sungai Bungin dengan kegiatan pembangunan jalan sekitar 3,7 km, karena selama ini belum masuk kendaraan roda empat. Ia mengatakan, Pemkab Pesisir Selatan sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp750 juta dan dari Badan Amil Zakar Daerah (Bazda) berjumlah Rp150 juta yang nantinya akan diperuntukan bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni. Menurut dia, kalau nagari (desa adat, red) ini terbuka jalannya, tentu pasisir putih di kawasan pantainya akan jadi daya tarik untuk menunjang sektor pariwisata karena di dukung dengan hijau tanaman manggrove.. Selain itu, semakin mempermudah akses transportasi masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian maupun perkembunan, sehingga mengurangi biaya dikeluarkan. Dandrem 032/Wirabraja melalui Pasitel Letkol Igit D Lego mengingatkan anggota TNI dalam pelaksanaan program TMMD harus melakukan sesuai dengan aturan, misalnya pembebasan lahan harus diselesaikan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari. Hal itu penting supaya tidak terulang ada permasalahan seperti pada beberapa daerah yang berpolemik setelah kegiatan selesai. Selain itu, Kodim sebagai pelaksana dilapangan harus melaksanakan kegiatan yang dipercayakan pemerintah daerah dengan penuh tanggung jawab. "Setiap anggaran dalam pelaksanaan harus dapat dipertanggung jawaban, karena tak diinginkan proyek selesai, tetapi masih ditemukan administrasi yang belum sempurnah," tegasnya. (*/sir/jno)