Agam bangun 21 irigasi tersier percepat pemulihan pertanian pascabencana

Lubukbasung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat membangun sebanyak 21 unit saluran irigasi tersier dengan dana Rp2,1 miliar di sejumlah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi melanda daerah itu pada akhir 2025.

Kepala Dinas Pertanian Agam Heri Prasetyo Wibowo di Lubuk Basung, Sabtu, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan lahan dan aktivitas pertanian masyarakat pascabencana.

"Pembangunan irigasi ditujukan untuk memulihkan areal pertanian sekaligus mendorong peningkatan indeks pertanaman," katanya.

Ia mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memulihkan areal pertanian terdampak, sekaligus mendorong peningkatan indeks pertanaman di wilayah setempat.

Pembangunan 21 unit irigasi tersebut didanai melalui APBN Kementerian Pertanian dengan total anggaran sekitar Rp2,1 miliar.

Alokasi pembangunan mencapai sekitar Rp100 juta untuk setiap unit kegiatan dan disalurkan langsung kepada kelompok tani melalui sistem swakelola.

"Melalui sistem swakelola, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung. Cara ini tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian, tetapi juga menjangkau daerah yang tingkat kerusakannya tergolong ringan," katanya.

Penerima manfaat program tersebar di Kecamatan Tanjung Raya, Malalak, Palembayan, dan Lubuk Basung.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama pada 9 Maret-9 Mei, tahap dua pada 27 April-27 Juni dan tahap tiga 13 Mei-13 Juli 2026.

Sebelum pelaksanaan, program melalui tahapan pengajuan usulan dan verifikasi lapangan. Penerima manfaat diprioritaskan bagi wilayah yang mengalami kerusakan saluran irigasi akibat bencana.

"Kondisi tersebut sebelumnya menyebabkan produktivitas pertanian masyarakat setempat mengalami hambatan karena akses pengelolaan lahan menjadi terganggu," katanya.

Pembangunan jaringan irigasi diharapkan dapat memperbaiki akses pengelolaan lahan, mendukung keberlanjutan aktivitas pertanian, serta mempercepat pemulihan produktivitas pertanian masyarakat terdampak bencana.