Berkas kasus dugaan korupsi transmigrasi di Limapuluh Kota sudah di tangan jaksa

id berita payakumbuh,berita sumbar,kejaksaan negeri,korupsi

Berkas kasus dugaan korupsi transmigrasi di Limapuluh Kota sudah di tangan jaksa

Kasi Intelijen Kejari Payakumbuh, Robby Prasetya bersama Kasi Pidsus Satria Lerino di Kantor Kejari Payakumbuh. (Antarasumbar/Akmal Saputra)

Benar, kami telah menerima berkas dan bukti. Kemaren pihak penyidik dari Polres Limapuluh Kota telah menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara,
Payakumbuh (ANTARA) - Berkas kasus dugaan korupsi proyek transmigrasi di Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat telah diterima oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Payakumbuh, Robby Prasetya di Payakumbuh, Kamis, mengatakan pihaknya telah menerima berkas kasus dugaan korupsi transmigrasi tersebut dari Polres Payakumbuh pada Rabu.

"Benar, kami telah menerima berkas dan bukti. Kemaren pihak penyidik dari Polres Limapuluh Kota telah menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara," tambah dia.

Ia menjelaskan berkas perkara untuk dugaan korupsi kawasan pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi yang diserahkan tersebut melibatkan tiga orang tersangka yakni berinisial AZ, MV dan SU.

AZ merupakan mantan Kepala Inspektorat di daerah itu, MV mantan pejabat eselon IV, sedangkan SU merupakan pihak rekanan. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp991 juta.

"Kita melakukan penahanan sampai 20 hari ke depan untuk memudahkan pemeriksaan dan sampai dengan pelimpahan pengadilan. Kami menargetkan ini bisa lebih cepat, kami usahakan secepat mungkin," ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Kasi Pidsus Kajari Payakumbuh Satria Lerino mengatakan dugaan korupsi ini secara umum diduga karena pekerjaan yang telah berjalan tidak sesuai dengan fungsinya.

"Memang ada kegiatan fisik yang dibangun, tapi belum bermanfaat. Tapi, nanti semuanya akan disampaikan dipersidangan oleh JPU," sebutnya.

Untuk diketahui, proyek transmigrasi tersebut dilaksanakan sejak 2012 dengan nilai mencapai Rp3,7 milliar. Yang mana pembangunannya adalah 200 rumah untuk hunian transmigran di ujung Sumbar.

Saat itu, ZA merupakan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Kemudian, MV merupakan PPK proyek. Hingga sekarang pekerjaan itu diduga tidak selesai. (*)

Pewarta :
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar