Ratusan tenaga kerja di Payakumbuh terdampak COVID-19 masih di rumahkan

id berita payakumbuh,berita sumbar,tegana kerja,dirumahkan,covid-19

Ratusan tenaga kerja di Payakumbuh terdampak COVID-19 masih di rumahkan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Wal Asri. (Antarasumbar/Akmal Saputra)

Data dulu ada 597 orang tenaga kerja yang terdampak, namun data itu terus menurun ketika era normal baru yang mana aktifitas sudah dapat berjalan kembali,
Kota Payakumbuh (ANTARA) -
Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat mencatat masih ada sekitar 200 tenaga kerja yang terdampak pandemi COVID-19 masih dirumahkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, Wal Asri di Payakumbuh, Kamis, mengatakan 200 tenaga kerja yang terdampak tersebut telah berkurang dari data sebelumnya.

"Data dulu ada 597 orang tenaga kerja yang terdampak, namun data itu terus menurun ketika era normal baru yang mana aktifitas sudah dapat berjalan kembali," ujar dia.

Ia menambahkan pihaknya juga memberikan informasi pekerjaan kepada tenaga kerja terdampak yang tidak memungkinkan untuk kembali bekerja di tempat sebelumnya bekerja.

"Salah satunya itu dapat dimanfaatkan saat ini adalah pekerjaan pembangunan yang saat ini sudah mulai dilakukan. Kami berkoordinasi dengan pemenang tender agar banyak mempekerjakan masyarakat sekitar," ujarnya.

Namun, kata dia pihaknya optimis bahwa tenaga kerja yang saat ini dirumahkan akan berangsur berkurang menyusul telah membaiknya sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha lainnya.

Sebab saat ini produk-produk bahkan bahan baku dari IKM telah dapat terdistribusi dengan baik ketika pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“PSBB jelas sedikit banyaknya akan menghambat proses transaksi. Sebab, kebanyakan konsumen IKM kami di Payakumbuh berasal dari provinsi lain,” sebut dia.

Sebelumnya, tmbaha dia para tenaga kerja yang terdampak juga telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Payakumbuh.

"Bahkan juga ada yang termasuk ke dalam data yang mendapatkan bantuan yang berasal dari anggaran pemerintah pusat dan provinsi," sebutnya. (*)