Pemkab Solok terima opini WTP dari BPK Sumbar untuk LHP LKPD 2019

Arosuka, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Solok menerima opini WTP untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diserahkan pada Jumat (26/6) melalui video confenrence dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar.

"Alhamdulillah, Bupati Solok dan seluruh jajaran telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) anggaran 2019," kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat (BPK Sumbar) Yusnadewi di Padang, Jumat (26/6) melalui Vicon.

Ia menjelaskan opini WTP ini merupakan yang ketiga kali berturut-turut yang diraih oleh Pemkab Solok.

Hak tersebut disampaikan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemkab Solok anggaran 2019 yang dilakukan secara virtual. Pemkab Solok telah menyerahkan LKPD pada 16 Maret 2020.

BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada Pemkab Solok. Selain itu juga menyampaikan beberapa catatan dalam LHP LKPD Pemkab Solok anggaran 2019 yang masih ditemukan oleh tim pemeriksa.

Pihaknya berharap Pemkab Solok dapat terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, serta bagi DPRD juga dapat meningkatkan pengawasannya.

Sementara itu, Bupati Solok Gusmal mengucapkan terima kasih pada BPK RI perwakilan Sumatera Barat yang telah melakukan pemeriksaaan laporan keuangan Kabupaten atau Kota 2019 meskipun dalam suasana sedang dilanda Pendemi wabah COVID- 19.

Selain itu, BPK RI telah memberi masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama pemeriksaan LKPD anggaran 2019.

Menurutnya, laporan pemeriksaan ini tentunya merupakan hasil kinerja yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten atau Kota selama kurun waktu 2019 sekaligus bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pemeritah anggaran 2019 yang lalu.

Pihaknya menyadari bahwa dalam penyajian laporan keuangan jelas terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa datang.

"Tentunya dalam mengimplementasikan rekomendasi tersebut, kami mohon juga bimbingan dan arahan BPK agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan terealisasi tepat waktu," ujarnya.

Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten atau Kota khususnya pemerintah daerah yang diundang pada hari ini dapat memberikan kepercayaan kepada kami dengan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah 2019.

Acara video conference juga dihadiri Bupati Solok Gusmal, Ketua DPRD Kabupaten Solok Jon Firman Pandu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Renaldo Gusmal, Sekdakab Solok Aswirman, dan Kadis BKD Editiawarman. (*)