Gubernur Sumbar kritik data pengangguran BPS

Padang, (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengkritik data pengangguran yang dikeluarkan BPS karena tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang terus berkurang.

"Angka kemiskinan di Sumbar selalu turun sejalan dengan data nasional, seharusnya kalau jumlah orang miskin berkurang maka penduduk yang menganggur juga turun," kata dia di Padang, Selasa usai pencanangan Sensus Penduduk 2020 bersama BPS Sumbar.

Menurut dia secara logika jika kemiskinan berkurang maka pengangguran rendah dan sebaliknya termasuk jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka kemiskinan dan pengangguran juga akan turun.

Ia menilai terjadinya perbedaan angka kemiskinan dengan pengangguran karena orang Minang memandang yang bekerja itu adalah punya kantor dan pendapatan tetap.

"Jika tidak ada kantor dan pendapatan tetap walaupun ada penghasilan belum dipandang bekerja," ujarnya.

Ia memberi contoh di bidang konstruksi triliunan uang berputar namun bagi pekerja bangunan bisa saja dianggap belum bekerja.

Oleh sebab itu ia memberi saran agar saat BPS melakukan pendataan menambahkan pertanyaan dari mana masyarakat mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga.

Misalnya ibu rumah tangga yang membuat kerajinan, dalam pikiran mereka itu bukan bekerja akan tetapi menghasilkan uang dan cukup untuk membiayai rumah tangga, katanya lagi.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat lulusan diploma masih mendominasi angka pengangguran terbuka di provinsi itu dengan komposisi mencapai 10,86 persen dari total angkatan kerja 2,69 juta orang.

Kemudian setelah lulusan diploma, penganggur di Sumbar didominasi oleh tamatan SMA sebanyak 7,80 persen, lulusan universitas 7,46 persen, lulusan SMK 6,06 persen dan SMP 4,09 persen.

Hingga Februari 2019 angkatan kerja di Sumbar masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebesar 1,34 juta orang atau 52,75 persen.

Sementara penduduk bekerja berpendidikan SMA sederajat berjumlah 806,32 ribu orang atau 31,68 persen, berpendidikan tinggi 396,13 ribu orang atau 15,57 persen terdiri atas diploma 104,75 ribu orang dan sarjana 291,38 orang.

"Artinya penawaran tenaga kerja yang tidak terserap didominasi oleh diploma dan mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau bekerja apa saja," katanya.

Sementara berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Februari 2019 masih didominasi sektor pertanian sebanyak 849,72 ribu orang, sektor perdagangan 490 ,61 ribu orang dan industri pengolahan 263,14 ribu orang.

Kemudian pada Februari 2019 sebanyak 1,59 juta orang atau 62,19 persen bekerja pada sektor informal dan 959,56 ribu orang atau 37,71 persen bekerja pada sektor formal.

Dari seluruh penduduk yang bekerja pada Februari 2019 profesi paling banyak adalah buruh, karyawan dan pegawai 33,33 persen, usaha sendiri 18,81 persen, buruh tidak tetap 20,22 persen, pekerja keluarga 15,29 persen.

Jumlah pengangguran pada Februari 2019 mencapai 142,24 ribu orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,29 persen.

BPS mendefinisikan angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja.

Sedangkan penganggur terbuka adalah masyarakat yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, atau tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkannya serta mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.