Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan pihaknya menolak keras RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja jika dirancang sebagai sarana liberalisasi sumber daya alam dan memuluskan kepentingan segelintir investor.
"Menolak keras jika RUU Omnibus Law CILAKA didesain untuk kelancaran agenda liberalisasi sumber daya alam negara dan menguntungkan kepentingan ekonomi segelintir pemodal," kata Trisno dalam jumpa persnya di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan terdapat indikasi bahwa RUU tentang Omnibus Law itu bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan sila kelima Pancasila.
Ketua bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan hingga saat ini pembahasan Omnibus Law tidak terbuka sebagaimana naskah akademik draft regulasi tersebut tidak dibuka kepada publik.
"Sampai sekarang semua yang hadir di sini tadi tidak menemukan naskah akademik," kata Busyro merujuk pada hadirin konferensi pers yang terdiri dari unsur masyarakat sipil.
Di antara perwakilan yang hadir adalah unsur PP Muhammadiyah, Walhi, Indonesia Corruption Watch, Aliansi Masyarakat Nusantara, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan elemen terkait lainnya.
Dia mengatakan hingga saat ini belum mendapatkan keterangan soal naskah akademik RUU tentang Omnibus Law meski sudah meminta ke pemerintah. Dalam pernyataan resminya, Kemenko Perekonomian sebagai unsur utama RUU CILAKA juga tidak secara transparan membuka naskah akademiknya.
Berita Terkait
Satgas tegaskan UU Cipta Kerja untuk wujudkan ekonomi inklusif
Selasa, 27 Juni 2023 14:37 Wib
Aksi Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan
Senin, 8 Mei 2023 16:08 Wib
Ketua DPRD Agam terima perwakilan Nakes terkait penolakan RUU
Senin, 8 Mei 2023 15:21 Wib
Nakes Pariaman nilai RUU Kesehatan Omnibus Law lemahkan profesi
Senin, 8 Mei 2023 14:36 Wib
IDI Sumbar nyatakan sikap tolak RUU Kesehatan Omnibus Law
Senin, 28 November 2022 14:30 Wib
UU Omnibus LawKeamanan Laut, Bakamla diberi kewenangan penyidikan pelanggaran di laut
Rabu, 30 Maret 2022 7:27 Wib
Ribuan buruh se-Jabodetabek siap gelar aksi cabut Omnibus Law di DPR
Jumat, 14 Januari 2022 9:09 Wib
Bapemperda: Perda Omnibus permudah investasi di Sumbar
Senin, 6 September 2021 20:26 Wib