Jakarta (ANTARA) - Anggota KPK periode 2010-2015, Busyro Muqoddas, mendukung hakim memutuskan bebas terhadap dua orang terdakwa yang disebut sebagai penyerang penyidik KPK Novel Baswedan.
"Mudah-mudahan hakim memutus bebas dengan dengan divonis bebas maka akan dilakukan penyelidikan ulang," kata dia, dalam diskusi virtual "Sengkarut Persidangan Penyerang Novel Baswedan" yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Jumat.
Baswedan diserang di dekat rumahnya, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Selang dua tahun kemudian, Kepolisian Indonesia mengumumkan dua orang penyerang dia, yaitu oknum polisi bernama Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam sidang 11 Juni 2020 lalu menuntut satu tahun penjara kepada keduanya. Hal ini kemudian menjadi kontroversi di tengah masyarakat.
Baswedan melalui akun twitternya, @nazaqistsha, pada 15 Juni 2020 lalu juga mengusulkan pembebasan Mahulette dan Bugis.
Baswedan menuliskan "Saya juga tidak yakin kedua orang itu pelakunya. Ketika saya tanya penyidik dan jaksanya mereka tidak ada yang bisa menjelaskan kaitan pelaku dengan bukti. Ketika saya tanya saksi-saksi yang melihat pelaku dibilang bukan itu pelakunya. Apalagi dalangnya? Sudah dibebaskan saja dari pada mengada-ngada".
Melanjutkan ucapannya, Muqoddas menyatakan, "Tapi menyerahkan penyelikan ke kepolisian, maaf sulit sekali dilakukan dalam proses ini. Jalan keluarnya jangan kasih ke polisi, kasihan banyak polisi yang masih jujur dan berintegritas, jadi bagaimana menelisik pelaku sesungguhnya adalah menggedor Presiden Jokowi untuk membentuk TGPF."
Menurut dia, sejak Novel diserang pada 11 April 2017 lalu, suara mengenai pembentukan TGPF sudah digaungkan. Namun menurut dia, tak ditanggapi Jokowi.
"Ini seperti usulan bersama tiga tahun lalu yang tidak pernah digubris, karena bila hakim menggunakan nalar hukum berdasarkan analissi fakta dan hati nurani maka jelas menimbulkan keragu-raguan berat terhadap proses itu," kata dia.
Selain berharap pada majelis hakim yang mengadili kasus penyerang Baswedan, dia juga berharap pada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan uji materi UU KPK.
"Mudah-mudahan MK mengabulkan permohonan uji materi semua pihak sehingga kembali ke UU KPK yang lama, dan berdasar UU KPK yang lama pimpinan KPK yang sekarang kita gugat keabsahananya karena tidak mencerminkan UU KPK lama, tapi hal ini tergantung moralitas hakim MK, di satu sisi kita berharap tapi sisi lain khawatir berat karena proses pemilihan hakim MK lewat DPR politis, lewat MA dan istana juga politis," kata dia.
Berita Terkait
PDIP terima kasih pada warga DKI dan Anies menangkan Pram-Rano
Kamis, 28 November 2024 19:46 Wib
Anies Baswedan: Kemenangan Pram-Doel di TPS-nya mencoblos sesuai prediksi
Rabu, 27 November 2024 15:18 Wib
Gagal maju di Pilkada 2024, pakar: Anies sudah berusaha dan maksimal
Jumat, 30 Agustus 2024 9:29 Wib
Anies Baswedan ditinggalkan semua parpol usai PDIP usung Pramono-Rano Karno
Rabu, 28 Agustus 2024 11:56 Wib
PDIP: Besok, Pramono-Rano Karno daftar jam 11 di KPU Jakarta
Selasa, 27 Agustus 2024 20:27 Wib
PDIP hampir pasti dukung Anies-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024
Senin, 26 Agustus 2024 12:04 Wib
Jubir: Anies Baswedan dijadwalkan ke DPP PDIP pada Senin siang
Senin, 26 Agustus 2024 10:43 Wib
Anies tetap hadiri Kongres NasDem meskipun beda jalan pascapilpres
Senin, 26 Agustus 2024 9:53 Wib