Senjata dari Libya Picu Kemelut di Suriah, Mali dan Tempat Lain

Kamis, 11 April 2013 06:20 WIB

PBB, (Antara/Reuters) - Laporan PBB yang diterbitkan pada Selas, menyebutkan senjata menyebar dari Libya dengan tingkat mengkhawatirkan, memicu kemelut di Mali, Suriah dan tempat lain serta meningkatkan persenjataan kelompok keras dan penjahat di kawasan tersebut. Laporan Kelompok Ahli Dewan Keamanan PBB menyatakan negara Afrika Utara menjadi sumber utama senjata di kawasan tersebut saat pemerintah barunya berjuang menegakkan kewenangan. Pasukan keamanan pemerintah Libya tetap lemah dan milisi, terdiri atas mantan petempur pemberontak, memegang kekuasaan di lapangan. "Kejadian, baik yang terbukti maupun yang diselidiki, peralihan terlarang dari Libya, yang melanggar embargo itu, mencakup lebih dari 12 negara dan termasuk senjata berat dan ringan, termasuk pertahanan udara jinjing, senjata kecil dan pelurunya serta bahan peledak dan ranjau," kata laporan ahli tersebut. "Arus gelap dari negara itu memicu kemelut saat ini di Afrika dan kawasan laut Tengah timur dan memperkaya persenjataan berbagai kelompok bukan negara, termasuk kelompok teroris," kata laporan 94 halaman tersebut, yang bertanggal 15 Februari, tapi disiarkan pada Selasa. "Penyebaran senjata dari Libya berlanjut pada tingkat mengkhawatirkan," kata laporan itu. Ahli itu menyatakan pengalihan senjata ke Suriah -tempat dua tahun perang saudara menewaskan lebih dari 70.000 orang- digalang dari berbagai tempat di Libya, termasuk Misrata dan Benghazi, melalui Turki atau Lebanon utara. "Ukuran berarti beberapa pengiriman dan perbekalan itu menunjukkan bahwa perwakilan pemerintah setempat Libya diduga setidak-tidaknya mengetahui pengiriman tersebut, jika tidak betul-betul terlibat langsung," katanya. Laporan itu juga menemukan bahwa pada tahun lalu, arus senjata Libya ke Mesir tampak meningkat secara berarti. "Sementara perdagangan dari Libya ke Mesir menjadi tantangan utama bagi keamanan dalam negeri Mesir, khususnya dalam kaitan dengan kelompok bersenjata di Sinai, beberapa barang tersebut tampak melewati Mesir untuk tujuan lebih lanjut, termasuk Jalur Gaza," katanya. Keamanan di wilayah gurun Sinai, yang berbatasan dengan Israeldan tempat sejumlah loka wisata, memburuk sejak Presiden Mesir Hosni Mubarak digulingkan dalam pemberontakan rakyat pada dua tahun lalu. Laporan itu menyatakan perdagangan senjata dari Libya melalui Mesir ke Jalur Gaza memungkinkan kelompok bersenjata di sana membeli senjata baru, termasuk senapan serbu lebih modern dan persenjataan anti-tank. Senjata dari Libya juga diangkut melalui Tunisia selatan, Aljazair selatan dan Niger utara dengan tujuan, seperti, Mali, tapi beberapa senjata teta berada di negara jalur itu untuk digunakan kelompok setempat. "Wilayah itu juga menjadi pangkalan dan titik singgah bagi kelompok bersenjata, termasuk teroris dan penjahat serta jaringan perdagangan narkotika dengan kaitan ke wilyah Sahel lebih luas," kata laporan tersebut. Ahli itu menyatakan menemukan bahwa Qatar dan Keamiran Arab Bersatu melanggar embargo senjata atas Libya selama pemberontakan 2011 dengan menyalurkan senjata dan peluru kepada pemberontak melawan pasukan Gaddafi. Mereka menyatakan Qatar membantah tuduhan itu, sementara Keamiran Arab Bersatu tidak menanggapi. "Sekitar 18 bulan setelah kemelut itu berakhir, beberapa alat tersebut tetap di bawah kendali tokoh bukan negara di Libya dan ditemukan dalam penyitaan perlengkapan tentara, yang diperdagangkan keluar Libya," kata laporan itu. "Penduduk dan petempur tetap mengendalikan sebagian besar senjata itu di dalam negeri, sedangkan kekurangan tata keamanan masih menjadi salah satu hambatan utama untuk mengamankan perlengkapan tentara dan mengendalikan perbatasan," katanya. Pada bulan lalu, Dewan Keamanan PBB membuat Libya lebih mudah mendapatkan peralatan tak mematikan, seperti, rompi anti-peluru dan kendaraan lapis baja, tapi menyatakan prihatin pada penyebaran senjata dari negara itu ke negara terdekat. Dewan itu mendesak pemerintah Libya memperbaiki pemantauan senjata dan perlengkapan terkait, yang diberikan, dijual atau dialihkan ke pemerintah dengan persetujuan panitia hukuman PBB, yang mengawasi embargo senjata. Perdana Menteri Libya Ali Zeidan pada bula lalu kepada Dewan Keamanan menyatakan pemerintah mengendalikan perbatasan dengan Aljazair, Niger, Chad, Sudan dan Mesir. Ia pada Februari menyatakan menginginkan dewan itu mencabut embargo senjata atas Libya, tapi anggota dewan tersebut mengatakan tidak pernah menerima permintaan resmi. (*/jno)