Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mudzakir mengatakan surat keputusan bersama 11 menteri dibuat untuk melindungi aparatur sipil negara dari bahaya radikalisme.
"SKB ini untuk melindungi ASN dari bahaya terpapar ideologi ekstrim yang bisa mengancam integritas nasional," kata Mudzakir di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya 11 kementerian dan lembaga menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Seiring penandatangan tersebut, pemerintah juga meluncurkan portal aduan www.aduanasn.id.
Mudzakir mengatakan ada mekanisme yang harus dijalankan dalam pelaporan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Mekanisme itu untuk melindungi ASN dari tindakan kesewenang-wenangan.
Dalam pengaduan terhadap dugaan pelanggaran terhadap ASN, pelapor wajib menyertakan lampiran bukti berupa video/teks/foto. Nantinya ASN yang dilaporkan juga akan diklarifikasi oleh tim pemeriksa untuk diberikan kesempatan membela diri.
"ASN-nya akan dipanggil dan bisa membela diri atau selfdefence. Serta ada upaya hukum untuk menggugat melalui PTUN dan sebagainya, sehingga benar-benar tidak ada kesewenang-wenangan," kata Mudzakir.
Sekretaris Jenderal Komenterian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan selama sebulan terakhir terdapat 94 aduan terkait aparatur sipil negara melalui portal www.aduanasn.id.
"Sampai sekarang ada 94 pengaduan dalam sebulan, sejak SKB 11 Menteri ditandatangani 11 November," kata Niken.
Niken mengatakan ada beberapa kategori pengaduan yaitu 33 pengaduan terkait intoleransi, lima pengaduan tentabg antiideologi Pancasila, 25 pengaduan anti-NKRI, 13 pengaduan menyangkut radikalisme dan 19 pengaduan menyangkut hal lain seperti netralitas, ujaran kebencian, hoaks dan lain-lain.
Dia menekankan SKB 11 Menteri yang diikuti peluncuran portal pengaduan ASN www.aduanasn.id merupakan wujud sinergitas kementerian dalam melindungi sekaligus mendudukkan ASN pada posisi yang seharusnya.
Berita Terkait
Kementerian PANRB beri nilai BB untuk reformasi birokrasi Sumbar
Rabu, 14 Februari 2024 5:07 Wib
LAPOR! Goes To Campus 2023 di Batam
Jumat, 8 Desember 2023 15:22 Wib
Bupati Rusma Yul Anwar terima penghargaan digital governement award 2023, penerapan pelayanan SPBE
Selasa, 21 Maret 2023 11:45 Wib
Pemerintah tetapkan 1,3 juta formasi ASN pada 2021, berikut formasinya
Senin, 1 Maret 2021 13:49 Wib
ASN bekerja dari rumah diperpanjang hingga 13 Mei
Senin, 20 April 2020 13:50 Wib
Kabar gembira untuk yang berminat ikut tes CPNS: "passing grade" turun
Selasa, 12 November 2019 13:23 Wib
Tiga langkah pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi
Rabu, 6 November 2019 13:39 Wib
ASN muda wajib pindah ke ibu kota baru
Selasa, 27 Agustus 2019 13:03 Wib