138 ribu warga Sumbar menganggur

Padang, (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat sebanyak 138 ribu warga setempat menganggur pada Agustus 2019 atau berkurang tiga ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dari 138 ribu warga yang menganggur didominasi oleh lulusan SMK yang mencapai 8,63 persen serta serjana 8,13 persen," kata Kepala BPS Sumbar Sukardi di Padang, Selasa.

Menurut dia tingginya penganggur terdidik karena penduduk yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja terutama lulusan SD ke bawah.

"Penganggur yang lulusan SD ke bawah persentasenya paling kecil hanya 2,34 persen, dan 53,10 persen penduduk yang bekerja merupakan lulusan SMP ke bawah," ujar dia.

Kemudian pada Agustus 2019 jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat mencapai 2,6 juta orang atau meningkat 46,9 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Artinya dalam setahun terakhir angka pengangguran terbuka turun sebesar 0,22 poin," ujar dia.

Ia memaparkan hingga Agustus 2019 sektor yang paling banyak menyerap lapangan kerja di Sumbar adalah pertanian sebanyak 844 ribu orang atau 34,30 persen, perdagangan 464 ribu orang atau 18,8 persen, industri pengolahan 232 ribu orang atau 9,45 persen.

Dilihat dari status pekerjaan utama sebanyak 33,20 persen warga Sumbar menjadi buruh, karyawan dan pegawai, 20,9 persen buruh tidak tetap, 12,96 persen pekerja keluarga, 6,16 persen pekerja bebas di pertanian.

Sedangkan berdasarkan jam kerja sebagian besar penduduk Sumbar atau 62,57 bekerja secara penuh selama 35 jam per minggu

Ia menjelaskan pengangguran terbuka adalah masyarakat yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menilai karakter masyarakat yang enggan bekerja pada sektor informal menjadi salah satu penyebab pengangguran di daerah itu tetap ada.

"Sektor informal punya potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, namun orang Minang tidak suka kerja itu. Maunya kerja formal, karena itu serapan tenaga kerjanya juga terbatas," katanya.

Menurutnya pada sektor konstruksi saja, anggaran untuk Sumbar dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/kota mencapai puluhan triliun. Jumlah itu seharusnya ekuivalen dengan serapan ribuan tenaga kerja.

Namun karena masyarakat Sumbar tidak berminat bekerja di bidang itu, maka tenaga kerja yang masuk ke sektor tersebut dari luar provinsi.

Sama halnya dengan tenaga kerja asal Sumbar yang bekerja di luar negeri. Rata-rata tidak ada yang masuk sektor informal seperti asisten rumah tangga.