Pengamat nilai PAN, PKS dan Partai Demokrat bisa efektif jadi oposisi

Kupang, (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang, Mikhael Bataona, mengatakan, PAN, PKS dan Partai Demokrat bisa efektif menjadi oposisi dalam mengontrol jalannya pemerintahan, jika memiliki kesamaan agenda politik.

"Menurut saya, PAN, Partai Demokrat dan PKS bisa efektif menjadi oposisi, ketika mereka memiliki kesamaan kepentingan dalam agenda-agenda perjuangan ke depan," kata Bataona, di Kupang, Jumat.

Ia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan seputar posisi politik PKS dan PAN serta Partai Demokrat, apakah mungkin masih tetap eksis menjadi oposisi dalam mengontrol pemerintahan Jokowi setelah masuknya Gerindra dalam lingkaran kekuasaan.

Bataona mengatakan, jika partai-partai yang berada di luar kekuasaan ini tidak ada kesamaan kepentingan, maka mereka bisa saja hanya menyalak di media, tapi mandul dalam putusan-putusan di parlemen, katanya.

"Karena kita tahu bersama bahwa, di dalam setiap isu politik, semua partai punya hitungan-hitungan pragmatis dan ideologis tertentu," katanya.

Dia mengatakan, bisa saja ketika ada agenda yang justru sejalan dengan kepentingan mereka, maka mereka juga akan sepakat dan bungkam terhadap pemerintah.

"Dalam politik selalu berlaku hukum 'lawan bersama'. Hukum ini selalu menjadi dasar bagi persahabatan," kata pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu.

Artinya, saat PAN, PKS dan Partai Demokrat punya lawan yang sama dalam isu tertentu, maka otomatis mereka akan bersatu.

"Tapi ketika tidak ada lawan bersama, maka menurut saya akan sulit, sebab ideologi Demokrat sebagai partai tengah nasionalis dan karakter SBY yang sangat hati-hati tidak akan mudah mengikuti cara beroposisi yang diajukan PKS dan PAN," katanya.

Menurut dia, justru PKS yang akan beroposisi secara lunak. Hal ini karena PKS tahu bahwa meskipun mereka sekarang di luar pemerintahan, tapi dulu di Solo mereka pernah mengusung Jokowi di periode pertama wali kota Solo, dan Hidayat Nurwahid bahkan menjadi jurkam Jokowi ketika itu.

"Mungkin oposisi yang agak lunak iya tetapi bukan oposisi yang ekstrem," katanya. (*)