Sri Mulyani menjadi orang Ke-12 yang dipanggil Jokowi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan 2016-2019 Sri Mulyani Indrawati menjadi orang Ke-12 yang dipanggil Presiden Joko Widodo jelang pengumuman Kabinet Jilid II, Selasa.

Sri Mulyani yang mengenakan blus putih lengan panjang dengan celana hitam sambil membawa tas tenteng kecil warna hitam tiba di istana kepresidenan pukul 09.00 WIB.

Ia hanya melambaikan tangan kepada wartawan yang menunggunya dan tidak menjawab pertanyaan apa pun. Ia ditawari posisi yang sama sebagai menteri keuangan atau posisi lainnya.

Baca juga: Prabowo Subianto bakal jadi menteri bidang pertahanan di kabinet Jokowi

Sri Mulyani diketahui pernah menjawab sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 1 Juni 2010-27 Juli 2016. Sebelumnya ia pun pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu pada 2005-2010 di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada Senin (21/10), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan. Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Baca juga: Perjalanan Pratikno, sang dosen yang akan kembali jadi menteri

Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman, dan staf khusus Mensesneg Nico Harjanto.

Presiden Jokowi dalam media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka tersebar di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.

Baca juga: Mengenal lebih dekat sosok Mahfud MD

Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, serta tidak terjebak rutinitas yang monoton.

Tugas mereka adalah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.