Parlemen China Setujui Susunan Kabinet Baru

Sabtu, 16 Maret 2013 15:46 WIB

Beijing, (Antara) - Parlemen China pada sidang tahunannya Sabtu, menyetujui susunan kabinet pada pemerintahan China dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang. Dalam Kongres ke-12 Rakyat Nasional China di Balai Agung Rakyat, Beijing, sekitar 3.000 orang anggota delegasi menetapkan Zhang Gaoli, Liu Yandong, Wang Yang dan Ma Kai sebagai Wakil Perdana Menteri. Sedangkan Dewan Negara terdiri atas Yang Jing, Chang Wanquan, Yang Jiechi, Guo Shengkun dan Wang Yong. Sedangkan Yang Jing sebagai Sekretaris Jenderal kabinet. Susunan kabinet yang baru: Menteri Luar Negeri China Wang Yi Menteri Pertahanan Chang Wanquan Menteri Komisi Perencanaan dan Reformasi Negara Xu Shaoshi Menteri Pendidikan Yuan Guiren Menteri Negara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Wang Gang Menteri Industri dan Teknologi Informasi Miao Wei Menteri Negara Komisi Masalah-masalah Etnis Wang Zhengwei Menteri Keamanan Umum Guo Shengkun Menteri Keamanan Negara Geng Huichang Menteri Supervisi Huang Shuxian Menteri Masalah-masalah Sipil Li Liguo Menteri Kehakiman Wu Aiying Menteri Keuangan Lou Jiwei Menteri Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial Yin Weimin Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Jiang Daming Menteri Perlindungan Lingkungan Zhou Shengxian Menteri Pembangunan Perumahan Perkotaan dan Pedesaan Jiang Weixin Menteri Transportasi Yang Chuantang Menteri Sumber Air Chei Lei Menteri Pertanian Han Changfu Menteri Perdagangan Gao Hucheng Menteri Kebudayaan Cai Wu Menteri Negara Kesehatan dan Komisi Keluarga Berencana Li Bin Gubernur Bank Sentral China Zhou Xiaochuan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Liu Jiayi Susunan kabinet pada pemerintahan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang terdiri atas 25 kementerian atau lebih sedikit dibandingkan sebelumnya yang terdiri atas 27 kementerian. Dua kementerian yang dihilangkan adalah Kementerian Perkeretapian yang dilebur ke dalam Kementerian Transportasi dan Kementerian Kesehatan yang dilebur ke Kementerian Negara Kesehatan dan Komisi Keluarga Berencana. (*/sun)