Patut dicontoh, empat KPM di Padang Pariaman keluar dari PKH

id Program Keluarga Harapan,Ali Mukhni,Warga Keluar KPM

Bupati Padang Pariaman, Sumbar Ali Mukhni (kiri) menyerahkan piagam penghargaan bagi warga yang sukarela keluar sebagai penerima PKH di Padang Pariaman, Kamis (18/4). (Antara Sumbar / Aadiaat M.S)

Padang Pariaman (ANTARA) - Empat keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengajukan permohonan keluar sebagai penerima dana program keluarga harapan (PKH) pada 2019 karena merasa status ekonominya sudah membaik.

"Kami mengapresiasi keluarga yang secara sukarela keluar sebagai KPM PKH tersebut," kata Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni di Padang Pariaman, Senin.

Ia mengatakan dengan adanya KPM tersebut keluar secara sukarela dari program PKH itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan merasa ada yang lebih berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Ia menyampaikan keempat KPM tersebut akan menjadi percontohan di daerah itu agar keluarga lainnya mengikutinya, sehingga bantuan itu dapat digulirkan kepada warga miskin lain di daerah itu.

"Jika sudah memiliki ekonomi yang cukup jangan lagi mau mendapatkan bantuan, nanti mendapat laknat," katanya.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan keempat KPM tersebut keluar karena merasa status ekonominya sudah membaik.

"Ada yang lulus menjadi PNS, usahanya berjalan baik, dan dua lagi anaknya telah mendapatkan pekerjaan yang layak," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya terus berupaya menyadarkan KPM dengan cara persuasif agar mau mengikuti jejak empat keluarga yang keluar sebagai penerima PKH.

Menurut dia, banyak keluarga yang perekonomiannya telah membaik, namun masih mengharapkan bantuan dari pemerintah melalui PKH.

"Hal inilah yang harus kami selesaikan sehingga mereka sadar bahwa hal itu bukan hak mereka," kata dia.

Sementara itu Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Padang Pariaman Riko Kurniawan mengatakan banyak KPM yang dinilai sudah mandiri, namun pihaknya tidak bisa mengeluarkannya secara sepihak.

"Harus ada persetujuan wali nagari, namun yang jelas yang bersangkutan bersedia," ujarnya.

Sebelumnya besaran dana PKH untuk Kabupaten Padang Pariaman pada 2019 mencapai Rp70 miliar dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) mencapai 17.033 keluarga.

"Jumlah KPM tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Padang Pariaman," katanya.

Ia mengatakan bantuan tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah itu dengan KPM membuka usaha yang dapat meningkatkan perekonomiannya.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar