Pulau Punjung, (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri untuk menjaga netralitas pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.
"Penyelenggara pemerintah dituntut menjadi bagian yang tidak terkontaminasi pada Pemilu, sebab sudah diatur dalam Undang-Undang," kata Koordinator Devisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Dharmasraya, Laila Husni di Pulau Punjung, Kamis.
Ia berharap netralitas TNI, Polri dan ASN pada Pemilu serentak 2019 nanti dapat diwujudkan bersama Bawaslu dalam rangka menyukseskan Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.
Bawaslu Dharmasraya telah melakukan upaya pencegahan secara preventif hingga menyosialisasikan tentang netralitas penyelenggara pemerintah, kata dia.
"Berapa hari lalu sudah kami sosialisasikan kepada seluruh penjabat OPD, Polri, TNI, dan organisasi vertikal pemerintah sebagai bentuk pencegahan agar ASN netral," katanya.
Untukn Kabupaten Dharmasraya, kata dia Bawaslu Dharmasraya sempat melakukan klarifikasi terhadap beberapa oknum ASN yang di duga terlibat dalam politik praktis.
"Ada beberapa yang sudah di klarifikasi setelah ada laporan dari masyarakat, namun tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga kasusnya tidak dapat dilanjutkan," katanya.
Pihak Bawaslu juga mengingatkan pemangku adat dan ulama dapat mengawasi aktivitas politik masyarakat di lingkungan masing-masing, kata dia.
"Pemangku adat dan ulama merupakan orang yang paling di dengar bagi kaum dan masyarakat, kami harap lembaga adat dan tokoh agama dapat mengajak masyarakat menjaga situasi kondusif menjelang pemilu nanti," katanya.
Ia menambahkan Bawaslu Dharmasraya terus melakukan pengawasan dan bekerja secara maksimal mengingat pelaksaan pemilu semakin dekat dan beban tugas semakin berat. (*)
Bawaslu Dharmasraya ingatkan ASN-TNI-Polri netral dalam pemilu
Koordinator Devisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Dharmasraya, Laila Husni. (ANTARA SUMBAR/Ilka Jensen)
