Padang jamin penerimaan siswa baru lebih transparan

id PPDB 2019, zonasi sekolah

Pemangku kepentingan bidang pendidikan di Padang, Sumatera Barat   menyepakati komitmen proses Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran   2019 untuk SD hingga SMA dilakukan secara transparan di Padang, Selasa (26/3). (Antara Sumbar/Ikhwan Wahyudi)

Padang, (ANTARA) - Sejumlah pemangku kepentingan bidang pendidikan di Padang, SumateraBarat , menyepakati komitmen proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 untuk SD hingga SMA dilakukan secara transparan.

Komitmen tersebut dinyatakan dalam bentuk kesepakatan bersama yang ditandatangani perwakilan masing-masing pihak yang difasilitasi Ombudsman perwakilan Sumbar di Padang, Selasa.

Para pihak yang menyatakan komitmen tersebut yaitu Dinas Pendidikan Sumbar, Dinas Pendidikan Kota Padang, Kementerian Agama Kota Padang, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA negeri dan swasta kota Padang, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP negeri dan swasta kota Padang, Kelompok Kerja Madrasah Aliyah Kota Padang.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar Adel Wahidi komitmen ini untuk meneguhkan sikap para pihak agar dalam penerimaan peserta didik baru berjalan objektif, transparan dan tanpa diskriminasi.

"Jadi kalau ada temuan di lapangan maka kami bisa menagih ulang komitmen yang telah ditandatangani," kata dia.

Ia menyampaikan poin pertama yang menjadi kesepakatan adalah terbuka terhadap berbagai informasi dan laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan maupun pelanggaran, termasuk berbagai pungutan yang tidak sah selama PPDB dan pada saat pendaftaran ulang.

Kemudian jika ada laporan dan temuan harus ditindaklanjuti dan diselesaikansecara cepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata dia.

Kemudian membuka saluran pengaduan di Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama serta diinformasikan di papan informasi setiap sekolah secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Selanjutnya mengambil langkah-langkah pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap sekolah yang melakukan penyimpangan maupun pelanggaran, termasuk berbagai pungutan yang tidak sah selama PPDB Tahun Ajaran 2018/2019 maupun pada saat pendaftaran ulang.

Berikutnya bekerja sama dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan lembaga pengawas lainnya, serta menindaklanjuti permintaan klarifikasi, saran perbaikan, dan rekomendasi berkenaan temuan maladministrasi dalam penyelenggaraan rangkaian PPDB tahun ajaran 2019/2020.

Lalu menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan rangkaian PPDB TA 2019/2020, kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Serta menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada setiap sekolah di wilayah masing-masing agar menjalankan komitmen yang sama.

Sementara Kabid Pembinaan SLB Dinas Pendidikan Sumbar Irman menyampaikan pihaknya sudah menetapkan zonasi kabupaten/kota untuk penerimaan siswa baru tingkat SMA mengacu kepada Peraturan Pemerintah no 17 2010.

"Bagi siswa SMP yang hendak melanjutkan ke SMA menggunakan nilai ujian nasional," kata dia.(*)
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar