Padang Panjang (Antaranews Sumbar) - Gerakan Anti Money Politic (Gampo) Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, menggelar deklarasi anti politik uang sebagai bentuk dukungan terhadap pemilu presiden dan legislatif 2019 yang aman dan tertib.
Pembina Gampo sekaligus Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran di Padang Panjang, Jumat, mengatakan dukungan masyarakat terhadap salah satu calon hendaknya betul-betul berdasarkan keinginan sendiri.
Perbedaan pilihan masyarakat terhadap calon yang maju dalam pilpres dan pileg, menurutnya juga jangan sampai menyebabkan masyarakat terpecah belah.
"Cukup kenali calon dengan pelajari visi misinya lalu sampaikan pilihan di pemilu nanti. Jangan masuk ke ranah yang malah membawa perpecahan akibat berebut suara," katanya.
Humas Gampo Padang Panjang, Firmansyah mengatakan Gampo merupakan organisasi yang fokus melakukan edukasi, mendukung keamanan pelaksanaan pemilihan umum dan perpanjangan tangan dari Bawaslu setempat.
"Ke depan, Gampo diharapkan bisa berkembang menjadi organisasi masyarakat dan memiliki badan hukum yang sah," katanya.
Saat ini Gampo memiliki sekretariat sementara di depan gerbang kampus ISI Padang Panjang dan selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dan melapor sekiranya menemukan kecurangan jelang pelaksanaan pilpres dan pileg April mendatang.
Dalam deklarasi anti politik uang tersebut juga dilaksanakan pengumpulan tanda tangan menolak politik uang oleh para pemangku kepentingan di Padang Panjang dan ajakan bagi masyarakat agar ikut memeriahkan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilih pada 17 April 2019.(*)
Gampo gelar deklarasi anti politik uang
Deklarasi anti politik uang oleh Gampo Padang Panjang (Dokumentasi Diskominfo Padang Panjang)
