Legislator: belum ada kesepakatan pembangunan Pasar Pariaman

Rabu, 31 Oktober 2018 15:48 WIB

Sejumlah warga melintas di depan bangunan Pasar Pariaman yang akan direvitalisasi pemerintah daerah. (Antara Sumbar/Muhammad Zulfikar)

Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Syafinal Akbar menegaskan belum ada kesepakatan penuh terkait rencana pembangunan Pasar Pariaman.
"Meskipun telah ada kesepakatan beberapa waktu lalu antara pemerintah daerah, pedagang maupun pemilik kios, namun hal itu belum mengakomodasi seluruh pihak," katanya di Pariaman, Selasa.
Menurut dia, beberapa pemilik kios maupun pedagang yang belum terakomodasi pada kesempatan tersebut harus segera dirangkul untuk kelancaran pembangunan pasar Pariaman.
"Titik temu antara pihak yang terkait hingga saat ini belum ada, sehingga menjadi kendala dalam rencana pembangunan pasar," ujar politisi NasDem tersebut.
Menurut dia, jika pemerintah daerah mengabaikan pihak yang tidak setuju maka hal itu bisa berdampak kurang baik pada rencana pembangunan pasar.
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman, Gusniyetti Zaunit mengatakan pada Agustus 2016 pihak-pihak terkait telah menyepakati untuk pembangunan pasar.
"Dalam pertemuan tersebut pedagang, pemilik kios dan pemerintah daerah sepakat untuk melakukan pembangunan pasar," kata dia.
Meskipun demikian lanjut dia, memang ada beberapa pihak yang tidak setuju terkait rencana pembangunan pasar terutama pemilik kios namun hanya beberapa orang saja.
"Memang ada beberapa orang pemilik kios yang tidak menghadiri pertemuan tersebut, dan mereka menyatakan menolak untuk pembangunan pasar," katanya.
Berdasarkan hasil Detail Engineering Design (DED), pembangunan Pasar Pariaman diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp108 miliar.
"Konsep pembangunannya lebih kepada pasar modern oleh sebab itu membutuhkan biaya yang cukup besar, dan hal tersebut tidak bisa dibantu oleh Kementerian Perdagangan," katanya.
Kementerian Perdagangan katanya, hanya bisa membantu sebesar Rp12 atau pembangunan pasar satu tingkat sedangkan Pasar Pariaman dirancang empat lantai.
Berdasarkan hasil kajian pemerintah daerah, pasar yang dibangun pada 1987 tersebut sudah wajib dibangun ulang karena sebagian besar bangunannya sudah rusak akibat diguncang gempa bumi.
"Kami mengkhawatirkan bangunan yang sudah tidak layak tersebut bisa memakan korban jiwa, inilah yang menjadi pertimbangan utama," ujar dia. (*)