Ini target Bupati Pesisir Selatan untuk Ujian Nasional 2019

id Hendrajoni

Ini target Bupati Pesisir Selatan untuk Ujian Nasional 2019

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni saat peresmian kantor bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan setempat. (Antara Sumbar/Didi Someldi Putra)

Painan, (Antaranews Sumbar) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Hendrajoni menargetkan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat di daerah itu bertahan pada peringkat lima besar dari 19 kabupaten/kota di provinsi itu.

"Awal saya menjabat sebagai bupati, UN SMP sederajat anjlok hingga peringkat 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, selanjutnya setelah dibenahi alhamdulilah membaik dengan menempati posisi 18 dan tahun ini meraih peringkat lima besar," katanya usai meresmikan kantor bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan setempat di Painan, Senin.

Ia menambahkan dengan adanya gedung yang baru, diharapkan peringkat lima besar tetap bisa dipertahankan dan akan lebih baik jika bisa meraih peringkat satu, dua, tiga ataupun empat.

Namun ujarnya, peringkat bukanlah hal utama namun nilai-nilai disiplin, tanggung jawab dan kejujuran mesti menjadi pondasi dalam mencapainya.

Beberapa hal yang dilakukan pihaknya dalam meningkatkan mutu pendidikan ialah menunjuk bapak angkat yang merupakan pejabat daerah setempat, selanjutnya memastikan proses belajar mengajar nyaman tanpa adanya pungutan liar.

Dalam praktiknya bapak angkat dan kepala sekolah akan saling berkoordinasi dan melengkapi seputar dunia pendidikan mulai dari penyedian sarana dan prasarana hingga permasalahan-permasalahan selama proses belajar mengajar.

Sementara terkait pungutan liar, pihaknya tidak hanya membatasi ketika pelajar yang menjadi objeknya namun juga tenaga pengajar.

"Di kabupaten ini saya pastikan tidak pungutan liar baik yang menyasar pelajar maupun tenaga pengajar jika ada yang jadi korban silahkan lapor," katanya.

Masuk sekolah, sertifikasi guru, pengangkatan jadi kepala sekolah dan lainnya di Pesisir Selatan bebas dari pungutan liar, katanya lagi.

Kantor bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Pendudukan Pesisir Selatan dibangun dengan anggaran Rp16 miliar dan selanjutnya pada 2019 kembali direncanakan penganggarannya Rp1,1 miliar untuk melengkapi sarana dan prasarananya. (*)