Pertamina bantah batasi penyaluran solar bersubsidi di Sumbar

id Rudi Ariffianto

Pertamina bantah batasi penyaluran solar bersubsidi di Sumbar

Unit Manager Communication and CSR PT Pertamina (Persero) MOR I, Rudi Ariffianto. (cc)

Angka penyaluran solar bersubsidi normal dari hari ke hari, kami terus pantau berjalan normal yakni sekitar 1.000 kilo liter
Padang, (Antaranews Sumbar) - Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Branch Sumatera Barat membantah tudingan bahwa pihaknya membatasi penyaluran solar bersubsidi di provinsi itu sehingga terjadi kelangkaan.

“Angka penyaluran solar bersubsidi normal dari hari ke hari, kami terus pantau berjalan normal yakni sekitar 1.000 kilo liter,“ kata Unit Manager Communication and CSR PT Pertamina (Persero) MOR I, Rudi Ariffianto melalui siaran pers di Padang, Senin.

Ia mengatakan apabila bahan bakar bersubsidi tesebut dipergunakan sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014, maka jumlah alokasi tersebut lebih dari cukup.

Menurut dia yang perlu diwaspadai secara bersama adalah migrasi konsumen solar non subsidi seperti angkutan sawit serta turunannya, batu bara, dan industri ikut menggunakan solar bersubsidi.

Hal ini bertentangan dengan Perpres tersebut karena bahan bakar solar bersubsidi fokus untuk angkutan publik, usaha kecil, nelayan dan lainnya yang telah diatur dalam perpres.

Terkait bahan bakar solar bersubsidi untuk nelayan Pertamina selalu memprioritaskan nelayan dengan kapal dibawah 30 GT sesuai dengan ketentuan.

Selain itu pembelian bahan bakar oleh nelayan perlu rekomendasi dari SKPD terkait. Hal ini merupakan aturan yang telah dibuat pemerintah dan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.

Sebelumnya DPRD Sumatera Barat meminta PT Pertamina segera mengatasi kelangkaan bahan bakan minyak (BBM) jenis solar yang terjadi di provinsi itu sejak Kamis (22/3) yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

"Kami meminta Pertamina segera menurunkan stok BBM jenis solar bersubsidi kepada masyarakat, dan jangan ditahan-tahan sehingga terjadi kelangkaan seperti ini," kata anggota DPRD Sumbar, Afrizal.

Nelayan di Muaro Kota Padang, Sumatera Barat mengeluh tidak bisa melaut karena pasokan bahan bakar minyak jenis bio solar tersendat sejak beberapa hari terakhir.

"Kini kapal-kapal nelayan yang membutuhkan bahan bakar terpaksa merapat di Muaro Padang memunggu bahan bakar tersedia, karena sejak empat hari terakhir tidak datang," kata Ketua Kelompok Nelayan Kapal Ikan (KNKI) Muaro Padang, Anjang.

Menurut dia kebutuhan setiap kapal itu sebanyak 800 liter untuk melaut selama dua pekan, sedangkan dalam anggota yang ada di dalam kelompok KNKI ada 12 kapal.

"Kami sudah melaporkan hal ini kepada Pertamina, Dinas Perikanan Kota Padang dan DKP Provinsi, namun belum jelas tindaklanjutnya," katanya. (*)