Pembangunan objek wisata di Pesisir Selatan libatkan masyarakat

id Pembangunan objek wisata pesisir selatan

Pembangunan objek wisata di Pesisir Selatan libatkan masyarakat

Kepala KPHP Unit IX Pesisir Selatan, Mardianto ketika meninjau Air Terjun Tujuh Timbulun di Kecamatan Lengayang (13/2/18). (ANTARA SUMBAR/Istimewa)

Painan, (Antaranews Sumbar) - Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IX Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akan berpartisipasi membangun dua l objek wisata di kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan melibatkan masyarakat setempat.

"Objek wisata itu diantaranya Air Terjun Pelangai di Kecamatan Ranah Pesisir dan Air Terjun Tujuh Timbulun di Kecamatan Lengayang," kata Kepala KPHP Unit IX Pesisir Selatan, Mardianto di Painan, Jumat.

Kedua objek wisata telah ditinjau namun khusus Air Terjun Pelangai peninjauan dilakukan lebih awal sehingga proses pembangunan desain tapak telah dimulai.

Sementara, Air Terjun Tujuh Timbulun baru di tinjau pada (13/2/18) dan saat ini proses baru akan dimulai.

Ke depan, KPHP bersama dengan Dinas Kehutanan Sumatera Barat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga akan mencoba menyiapkan anggaran untuk rencana tapak hingga pembangunan sarana dan prasarana untuk kedua objek wisata tersebut, katanya.

Selain kedua objek wisata, juga terdapat objek wisata Pantai Sambungo di Kecamatan Silaut namun pihaknya belum meninjau lokasi.

"Perlakuan objek wisata Pantai Sambungo akan sama dengan Air Terjun Pelangai dan Air Terjun Tujuh Timbulun," ujarnya.

Ia memperkirakan masih terdapat lokasi-lokasi lain yang bisa diperlakukan serupa hanya saja lokasi tersebut belum terjamah ataupun belum adanya masyarakat yang melapor keberadaannya.

"Dalam hal ini tentu kami juga mengharapkan peran aktif masyarakat, sehingga kawasan yang potensial untuk dijadikan objek wisata bisa digarap maksimal," katanya lagi.

Kendati demikian, kata Mardianto pelaksanaan desain tapak, rencana tapak hingga sarana prasarana tidak bisa dilakukan begitu saja namun harus mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat.

Mewujudkan hal itu pihaknya telah membuka pembicaraan dengan wali nagari (kepala desa adat) tempat objek wisata masing-masing dan mendorong agar segera membentuk kelompok yang akan bersinergi dengan pihaknya. (*)