Desakan Pembangunan Tol Priok Dipercepat

Jakarta, (Antara) - LSM National Maritime Institute (Namarin) mendesak pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, terutama akses jalan menuju pelabuhan peti kemas yang sudah mengalami kemacetan parah. "Kemacetan menuju dan keluar dari pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak bisa ditoleransi. Tanpa pembangunan infrastruktur baru biaya logistik kita akan semakin mahal dan itu sangat merugikan pelaku usaha nasional," kata Direktur Namarin Siswanto Rusdi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Menurut Siswanto, saat ini setiap hari lebih dari 9.000 unit angkutan barang dan peti kemas keluar masuk pelabuhan Tanjung Priok. Dengan volume kendaraan yang terus bertambah, ujar dia, sementara akses jalan yang tidak banyak berubah, transportasi menuju dan keluar pelabuhan menjadi semakin mahal. Buruknya infrastruktur di Tanjung Priok ini, lanjutnya, juga menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia yang mencapai 27 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Ia memaparkan, untuk memangkas biaya logistik dan meningkatkan efisiensi, pembangunan jalan tol yang dikenal Jakarta Outer Ring Road (JORR) menuju pelabuhan harus segera direalisasikan. PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai pengelola pelabuhan petikemas di Tanjung Priok sejak tiga tahun lalu sudah berencana membangun jalan tol menuju pelabuhan. Namun, rencana itu terhenti akibat masalah pembebasan lahan di lokasi makam Mbah Priok," katanya. Menurut dia, pemerintah harus bertindak tegas terhadap lahan sengketa itu. Pasalnya, secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tahun 2002 sudah menetapkan status tanah tersebut sah dimiliki oleh PT Pelindo II. Siswanto memperkirakan, jika masalah pembebasan lahan cepat terurai, pembangunan jalan tol itu akan bisa rampung kurang dari dua tahun apalagi Pelabuhan Tanjung Priok sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Ia mengingatkan, saat ini pelabuhan tersebut melayani 22,6 persen ekspor dan 66,36 persen impor Indonesia. "Sebagai pelabuhan utama nasional, pengembangan infrastruktur di Tanjung Priok akan sangat menentukan perekonomian nasional," katanya. Selain itu, kata dia, investor asing pun pasti akan berhitung ulang untuk menanamkan investasinya jika melihat kondisi infrastruktur yang sangat tidak layak. (*/sun)