Kepala Daerah Tidak Hadiri Pertemuan TPID

Padang, (Antara Sumbar) - Pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digagas Biro Perekonomian Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) tidak dihadiri oleh satu pun bupati dan wali kota di provinsi itu.

"Seharusnya ketika pertemuan TPID yang hadir bupati dan wali kota, jika hanya diwakili staf bagaimana akan bisa menjiwai pengendalian inflasi di daerah masing- masing," kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di Padang, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu pada pertemuan tingkat tinggi TPID Sumatera Barat dihadiri Kepala perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Puji Atmoko, Kepala Bulog Sumbar, Benhur Nkaimi dan pemangku kepentingan dari kabupaten dan kota.

Ia memandang pada pertemuan koordinasi TPID yang diselenggarakan minimal sekali setahun kepala daerah harus hadir karena kalau yang datang hanya staf tidak akan efektif.

Bagaimana mungkin para staf akan menyampaikan hasil pertemuan dan ditindaklanjuti sementara ada pegawai yang takut dengan bupati dan wali kota, akhirnya sulit melaporkan hasil rapat, ujarnya.

Irwan mengatakan selama ini secara pribadi ia selalu menghadiri pertemuan TPID karena pengendalian inflasi merupakan salah satu pembahasan yang penting dan strategis.

"Ke depan saya meminta kepala daerah hadir dan memprioritaskan pertemuan TPID, agar apa yang dirumuskan dalam pertemuan benar-benar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata," katanya.

Ia menyampaikan pada 2014 Sumbar meraih predikat sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi se-Indonesia dengan angka 11,8 persen dan pada 2015 malah menjadi daerah dengan inflasi terendah secara nasional yaitu 1,8 persen.

"Yang baik itu bukan tertinggi atau terendah secara nasional, namun inflasi yang rendah dan terkendali sehingga tidak fluktuatif," kata dia.

Oleh sebab itu kepala daerah harus mengidentifikasi apa faktor yang menyebabkan inflasi dan mencari solusinya, lanjut dia.

Sementara Kepala Bank Indonesia perwakilan Sumbar, Puji Atmoko menyampaikan pada 2016 cabai merah dan beras menjadi penyumbang inflasi utama dengan andil masing-masing 44 persen dan tujuh persen dengan total inflasi tahunan 4,89 persen.

"Dari 12 bulan cabai merah menjadi penyumbang inflasi sebanyak 11 bulan , beras delapan bulan, bawang merah lima kali," kata dia.

Ia memperkirakan pada 2017 inflasi Sumbar akan dipengaruhi penaikan harga BBM karena berdasarkan sejarah sebelumnya hal itu berdampak langsung pada harga barang yang diatur pemerintah dan mempengaruhi pangan bergejolak. (*)