Pengamat: Pemetaan Mutu Pendidikan Alternatif Ujian Nasional

Padang, (Antara Sumbar) - Pengamat bidang pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat, Prof Jamaris Jamna mengatakan pemerintah bisa melakukan pemetaan pendidikan sebagai langkah alternatif bila penghentian sementara ujian nasional.

"Pemetaan ini indikatornya evaluasi diri sekolah masing-masing yang datanya dihimpun secara dalam jaringan," katanya di Padang, Selasa.

Ia menyebutkan pemerintah bisa melakukan pemantauan atas perkembangan data prestasi siswa secara daring.

Sekolah, tambahnya harus mengirimkan indikator nilai pembelajarannya, mulai dari nilai ujian tulis, praktek dan sikap selama sekolah setiap semester atau tahun.

"Mirip akreditasi, namun dilakukan dalam jangka waktu lebih pendek," ujarnya.

Dengan begitu , sebutnya pemerintah bisa melihat dan mengklasifikasikan daerah mana yang memiliki mutu pendidikan yang tinggi atau rendah.

Selain itu, kata dia implementasinya pemerintah bisa dengan mudah menentukan prioritas dalam pengembangan pendidikan ke depannya.

Dari evaluasi tersebut, sebutnya akan terlihat daerah dengan klasifikasi mutu tinggi dapat diberdayakan lebih jauh dan daerah klasifikasi mutu rendah diberikan bantuan atau dibina.

"Sistem ini juga mengharuskan sekolah menyiapkan sumber daya berkompeten dan sarana prasarana unggul, agar capaian evaluasi tepat," katanya.

Kelemahannya, kata Jamaris akan terjadi kesenjangan yang tinggi akibat persaingan yang tidak seimbang.

Menurutnya sekolah yang ada di daerah berklasifikasi mutu rendah semakin sulit berkembang karena adanya dominasi sekolah elit.

Dengan situasi budaya sekolah di Indonesia yang masih terbatas, katanya perlu upaya keras melaksanakan sistem tersebut.

"Sekilas UN jauh lebih mudah dan seimbang karena mewakili keadilan secara keseluruhan," katanya.

Menurutnya dengan pemerataan soal di semua daerah menandakan semua siswa dari sekolah manapun memiliki hak bersaing memperoleh prestasi dan predikat yang terbaik.

"Tinggal saja melakukan perbaikan pada pengelolaannya agar tidak ditemukan pelanggaran dan kekecewaan," katanya.

"Masih banyak alternatif lain untuk evaluasi mutu pendidikan selain ini," katanya.

Ia menyebutkan beberapa negara seperti Finlandia dan Denmark dinilai sukses mengembangkan sistem pemerataan kualitas pendidikan sehingga tidak ada sekolah yang tidak berdaya saing.

Kemudian di Jepang melalui sistem kompetensi ketat dan terbuka pemerintah dengan mudah memantau perkembangan sekolah dan siswanya. (*)