604 ASN Tanah Datar Ikuti Ujian Kompetensi

Minggu, 27 November 2016 20:57 WIB

Aparatur Sipil Negara (ASN). (Antara)

Batusangkar, (Antara Sumbar) - Sebanyak 604 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, mengikuti ujian kompetensi di SMPN 1 Batusangkar.

"Tujuan ujian kompetensi bagi ASN ini untuk memetakan potensi, kemampuan, minat dan bakat agar nantinya bisa menjadi dasar dalam penempatan jabatan," kata Sekretaris Daerah Pemkab Tanah Datar Hardiman saat membuka ujian kompetensi di Batusangkar, Minggu.

Ia menyebutkan hasil ujian kompetensi ini akan membantu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam menempatkan ASN sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemampuan dan potensi yang dimilikinya.

"Melalui uji kompetensi ini diharapkan penempatan ASN sesuai bidangnya dan ini mampu meningkatkan kualitas dan kinerja ASN itu sendiri," katanya.

Ia menjelaskan Pemkab Tanah Datar sudah menetapkan tipe struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) yang baru yakni Tipe A terdiri dari sekretariat daerah, inspektorat, 10 dinas, dua badan dan 14 kecamatan.

Kemudian, Tipe B terdiri dari sekretariat DPRD, tiga dinas dan satu badan, serta Tipe C yaitu Dinas Perhubungan.

"Pemda berharap struktur Eselon II dan III sudah dapat terisi pada Desember 2016 sedangkan untuk Eselon IV dan V diharapkan Januari 2017," tuturnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawai dan Diklat Tanah Datar Suhermen menyampaikan ujian kompetensi yang diikuti 604 ASN ini terdiri dari 455 orang Eselon IV dan V, serta 149 dari fungsional umum yang sudah memenuhi persyaratan.

Ia menyebutkan penyelenggara ujian kompetensi ini dilaksanakan oleh Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP).

"Pemerintah daerah mempercayakan ujian kompetensi ini kepada lembaga akademik dan mempunyai kompetensi di bidangnya," katanya.

Anggota DPRD Tanah Datar Alimuhar menyampaikan ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, serta pemerintahan.

"Untuk pengisian jabatan perangkat daerah, mari kita utamakan yang profesional dan mempunyai kompetensi di bidangnya, jangan didasarkan atas senang atau tidak senang," ucap Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Ia berharap kepala daerah dapat menempatkan kepala dinas, badan dan kantor yang betul-betul mampu menjalankan agenda daerah, bukan pejabat yang asal bapak senang, transaksional politik, dan lain sebagainya. (*)