Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebagai upaya penataan birokrasi berbasis kinerja dan manajemen talenta di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin.
Pelantikan tersebut terdiri atas enam pejabat hasil rotasi, tiga pejabat hasil promosi dari eselon III, serta satu pejabat yang ditetapkan kembali pada jabatan yang sama.
Andra menegaskan seluruh proses dilakukan secara profesional, berbasis data, dan tidak didasarkan pada kepentingan tertentu.
“Semua berbasis kerja, berbasis manajemen talenta yang kita gunakan,” kata Andra Soni saat memberikan keterangan usai pelantikan.
Ia menjelaskan bahwa manajemen talenta memungkinkan pemerintah daerah melakukan pengisian jabatan secara cepat karena telah didukung basis data rekam jejak, pengalaman, serta kinerja aparatur sipil negara.
“Nggak lama, cepat, karena kan sudah ada databasenya, tinggal nanti jabatan perlu diisi,” ujarnya.
Menurut Andra, seluruh keputusan mutasi, rotasi, maupun promosi didasarkan pada eviden kinerja dan kompetensi, bukan pada pertimbangan non-profesional.
“Yang pasti di manajemen talenta itu seluruh eviden, seluruh data tentang keputusannya, pengalamannya, gimana dia bekerja, dan sebagainya. Jadi basis kita ada di situ,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pejabat yang dilantik harus segera beradaptasi dan bekerja secara efisien untuk mendukung percepatan program prioritas Pemerintah Provinsi Banten, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
“Efisien itu artinya kita bekerja efisien. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu hasilnya harus maksimal, dan hasil maksimal itu harus dikerjakan secara efisien, baik dari sisi waktu,” ujar Andra.
Gubernur meminta seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama membangun kerja sama yang konsultatif, kolegial, dan fungsional di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, serta memperkuat hubungan koordinatif dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Hal tersebut, kata dia, penting agar kebijakan pembangunan daerah berjalan selaras dan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik di seluruh wilayah Provinsi Banten.
