Dua Fraksi Pertanyakan Anggaran Guru Honorer Sumbar
Padang, (Antara Sumbar) - Dua fraksi di DPRD Sumatera Barat yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional, mempertanyakan ketersediaan anggaran untuk guru honorer dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2017 yang diusulkan pemerintah setempat.
"Untuk belanja pegawai dalam Ranperda APBD 2017 sebesar Rp2,384 triliun atau naik lebih dari 200 persen," kata Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Widayatmo di Padang, Kamis.
Ia mengatakan dalam Ranperda APBD 2017 itu tidak dijelaskan apakah anggaran tersebut sudah termasuk untuk guru honorer atau tidak.
Guru Honorer, katanya, memiliki kebutuhan khusus dari segi rekruitmen masing-masing daerah sehingga memiliki latar yang berbeda.
Selain itu khusus untuk guru honorer, katanya, perlu diperjelas bagaimana posisinya saat ini setelah ditarik ke provinsi sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
"Guru honorer tersebut tenaganya juga sangat dibutuhkan, apalagi di daerah-daerah yang kekurangan guru tetap," tambahnya.
Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan hal senada, mengingat besarnya anggaran untuk belanja pegawai dalam Ranperda APBD 2017.
"Pemprov tidak menjelaskan untuk apa dan apa saja belanja pegawai itu," kata juru bicara PAN, Erman Mawardi.
Sekretaris Daerah Sumbar, Ali Asmar mengatakan guru honorer tetap dipertahankan dan anggarannya sudah ada dalam RAPBD 2017.
"Nanti jawaban resmi dan lebih lengkap akan disampaikan pada sidang paripurna jawaban gubernur," kata dia. (*)
Pewarta: Novia Harlina
Editor: Inter
COPYRIGHT © ANTARA 2026
