1.360 Orang Delegasi Hadiri Sidang Umum Interpol

Nusa Dua, Bali, 7/11 (Antara) - Sebanyak 1.360 orang delegasi negara anggota Interpol dan nondelegasi menghadiri pembukaan Sidang Umum Interpol atau "International Criminal Police Organization" (ICPO) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Senin.

Jumlah tersebut berdasarkan data pada Minggu (6/11) pukul 19.00 WITA.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul merinci bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 830 orang delegasi terdiri dari 13 orang menteri dari 13 negara, 59 orang Kepala Kepolisian, 11 orang anggota Komite Eksekutif Interpol, 94 orang Kepala Delegasi negara anggota Interpol, 651 orang delegasi negara anggota Interpol dan dua orang duta besar.

Sementara jumlah peserta non-delegasi yang hadir sebanyak 429 orang yang terdiri 52 pengamat, 368 peserta pameran dan sembilan orang tamu undangan.

Sementara tercatat ada 101 orang yang menemani para delegasi dan non-delegasi tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan membuka Sidang Umum "International Criminal Police Organization" (ICPO).

Dalam kesempatan tersebut, Wapres didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika

Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Dewi Fortuna Anwar, dan Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi.

Sidang Umum Interpol juga dihadiri Presiden Interpol, Mireille Ballestrazzi (dari Perancis) dan Sekretaris Jenderal Interpol Jurgen Stock (dari Jerman).

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dijadwalkan menjadi pembicara kunci dalam sidang tersebut.

Kapolri diagendakan untuk berbagi pengalaman terkait pengungkapan dan pemberantasan terorisme. Sementara Menteri Susi akan menyampaikan sejumlah kasus penangkapan ikan ilegal yang marak terjadi di perairan Indonesia serta dampaknya bagi kerusakan lingkungan.

Tiga tema besar yang dibahas dalam sidang tersebut yakni terorisme, kejahatan terorganisasi dan kejahatan siber.

Kejahatan terorganisasi di antaranya kasus perdagangan manusia, kasus tindak pidana pencucian uang dan kasus korupsi. (*)