Purwokerto, (Antara Sumbar) - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah AM Fatwa menyesalkan ada anggota DPD yang tertangkap oleh KPK, yang semakin memperburuk citra institusinya yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dalam jalannya pemerintahan.
"Saya bukan hanya menyesalkan namun terpukul karena ada anggota DPD yang tertangkap KPK," katanya saat dihubungi Antara dari Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu.
Dia mengatakan, institusi DPD seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai aturan, namun kalau ada anggota DPD tertangkap karena korupsi malah kontra-produktif dengan tujuannya.
Namun dia menilai siapapun bisa terjerat kasus korupsi, mulai dari pejabat di tingkat bawah hingga atas sehingga masing-masing pihak harus pintar menjaga diri dan tidak melakukan pelanggaran hukum.
"Saya sudah dua kali menjadi anggota DPR pasca reformasi, periode pertama langka berita seperti ini (anggota dewan terjerat korupsi) namun sekarang seperti ini, institusi parlemen jadi jelek," ujarnya.
Anggota DPD dari DKI Jakarta itu mengatakan dirinya belum tahu pasti identitas anggota DPD yang tertangkap Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) pada Sabtu (17/9) dini hari.
Dia mengatakan Sabtu (17/9) akan ke KPK untuk memastikan siapa anggota DPD yang tertangkap itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua BK DPD.
"Ketua BK DPR tugas pokoknya adalah membela kehormatan anggota dewan dan memberikan sanksi kepada anggota," katanya.
Sebelumnya, KPK menangkap tangan satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sabtu dini hari di Jakarta.
"Tolong ditunggu konpers, Inshaa Allah diadakan siang/sore hari ini di gedung KPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Sabtu.
Hingga kini belum diketahui identitas anggota DPD yang ditangkap tersebut.
KPK punya waktu 1X24 jam untuk menentukan status orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. (*)
Berita Terkait
MUI keluarkan fatwa haram produk pendukung agresi Israel
Sabtu, 11 November 2023 5:20 Wib
MUI tengah susun panduan penyembelihan hewan kurban terkena PMK
Sabtu, 28 Mei 2022 11:37 Wib
Legislator minta MUI keluarkan fatwa kurban di tengah wabah PMK
Selasa, 24 Mei 2022 16:48 Wib
MUI ingatkan mufti dunia tanggung jawab ulama menjaga kemaslahatan umat
Kamis, 5 Agustus 2021 10:37 Wib
Wapres ingatkan Izin BPOM dan Fatwa MUI terkait vaksin COVID-19
Kamis, 19 November 2020 11:44 Wib
Munas MUI secara daring, sejumlah fatwa bakal dibahas
Senin, 19 Oktober 2020 7:17 Wib
Jaksa Pinangki hadiri sidang dengan gamis dan kerudung merah muda
Rabu, 23 September 2020 18:44 Wib
Sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang Jaksa Pinangki, Kejagung sita mobil BMW
Rabu, 2 September 2020 7:06 Wib