Logo Header Antaranews Sumbar

Fraksi PPP DPR Hargai Presiden Rombak Kabinet

Rabu, 27 Juli 2016 13:45 WIB
Image Print

Jakarta, (Antara Sumbar) - Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menyatakan, pihaknya menghargai keputusan Presiden Joko Widodo melakukan perombakan Kabinet Kerja.

"Pergantian dan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diganggu gugat," katanya di Jakarta, Rabu,
menanggapi perombakan kabinet yang baru diumumkan.

PPP juga menyambut positif ijtihad politik presiden dalam mengubah komposisi menteri dalam Kabinet Kerja ini. Perubahan formasi kabinet ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi Kabinet Kerja dalam menuntaskan agenda kerakyatan dan menajamkan visi misi pemerintahan melalui Nawacita.

"Momentum perubahan formasi kabinet ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai energi baru dan semangat baru dalam menjalankan agenda pemerintahan," katanya.

Perubahan formasi kabinet ini harus berdampak positif bagi kerja pemerintahan. "Agar hiruk pikuk 'reshuflle' ini berbanding lurus dengan 'output' berupa kerja konkrit untuk rakyat," katanya.

Sejumlah bidang yang selama ini kinerjanya kurang greget khususnya pos di bidang ekonomi harus ditingkatkan kinerjanya di waktu-waktu mendatang khususnya dalam hal penerimaan negara yang meleset dari target.

"Di samping itu di bidang kesejahteraan rakyat juga harus mendapat perhatian serius dengan munculnya sejumlah persoalan di lapangan seperti soal vaksin palsu, BPJS palsu kejahatan seksual terhadap anak dan lain-lain," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP ini.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pergantian beberapa menteri. Menkopolhukam yang baru dijabat Wiranto, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menkeu Sri Mulyani, Mendiknas Dr Muhajir (mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang), Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri ESDM Chandra Tahar.

Selain itu, Menpan dan RB Asman Abnur, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Kepala BKPM Thomas Lembong yang sebelumnya menteri perdagangan. (*)



Pewarta:
Editor: Inter
COPYRIGHT © ANTARA 2026