DPRD Bukittinggi Tanggapi Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2015

Bukittinggi, (Antara Sumbar) - DPRD Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), menyampaikan tanggapan dan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah setempat.

Dalam paripurna yang digelar di gedung dewan setempat, Jumat, ketujuh fraksi di DPRD pada umumnya mengharapkan agar pemerintah setempat dapat meningkatkan raihan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami sangat apresiasi capaian PAD pada 2015 yang melebihi target, yaitu realisasi Rp66,03 miliar dari target Rp63,09 miliar atau mencapai 104 persen. Kami harap selanjutnya dapat mencapai 150 persen dari capaian tahun 2015," kata Ketua Fraksi Bukittinggi Hebat, Asril.

Menurutnya, hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah, dari PAD tersebut, hanya retribusi yang tidak mencapai target sehingga perlu menggali sumber pendapatan dari retribusi.

Selain capaian PAD, DPRD juga menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang mencapai Rp88,87 miliar yang dinilai terlalu besar.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Edison mengemukakan, besarnya silpa tersebut disebabkan karena tidak terealisasinya kegiatan karena kurangnya perencanaan dan perhitungan waktu untuk pengadaan barang dan jasa sehingga terjadi kegagalan dalam pelelangan.

"Hal ini perlu menjadi perhatian karena sumber anggaran berasal dari rakyat sehingga kegiatan untuk meningkatkan pelayanan bagi rakyat harus terlaksana sesuai yang direncanakan," ujarnya.

Dalam paripurna tersebut, ketujuh fraksi juga mengharapkan pemerintah memerhatikan dengan baik persoalan parkir agar setiap parkir diberi tanda resmi dan petugas parkir menggunakan seragam resmi, pengelolaan aset daerah dan pariwisata, perbaikan fasilitas di sekolah dan lainnya.

Di sisi lain, DPRD menyampaikan apresiasi atas penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah tahun 2015.

Wakil Wali Kota setempat, Irwandi menyampaikan, pemerintah akan berupaya membenahi sektor pendapatan daerah.

"Semua yang disampaikan setiap fraksi, pada dasarnya merupakan perbaikan yang harus dilakukan pemerintah. Jadi kami sangat mengapresiasi masukan tersebut termasuk masalah silpa," tambahnya.

Ia mengimbau setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar meningkatkan kinerja sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai dan menekan silpa. (*)