BI : Sumbar Kembali Deflasi pada Mei 2016

Padang, (Antara Sumbar) - Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), mencatat wilayah itu kembali mengalami deflasi pada Mei 2016 sebesar 0,36 persen setelah pada April 2016 juga terjadi deflasi sebesar satu persen .

"Deflasi pada Mei 2016 menempatkan Sumbar pada urutan kedua sebagai provinsi dengan laju deflasi terdalam secara nasional," kata Kepala Perwakilan BI Sumbar, Puji Atmoko di Padang, Jumat.

Ia menjelaskan deflasi adalah suatu keadaan harga-harga secara umum turun dan nilai uang bertambah.

Jika inflasi adalah keadaan yang terjadi akibat jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar, ujarnya.

Menurutnya penurunan harga beras dan cabai merah menjadi penyumbang utama terjadinya deflasi pada Mei 2016.

Turunnya harga komoditas beras disebabkan ketersediaan pasokan beras yang memadai serta kondisi cuaca yang baik di sejumlah sentra produksi cabai merah di Pulau Jawa, sehingga produksi meningkat, lanjutnya.

Akan tetapi pada bulan Ramadhan diperkirakan tekanan inflasi akan naik karena beberapa komoditas pangan permintaannya naik.

Komoditas yang perlu dicermati antara lain beras, cabai merah, dan bawang merah, untuk beras dapat dikelola melalui koordinasi dengan Bulog, namun cabai merah perlu penanganan serius karena sebagian besar pasokan berasal dari luar Sumbar, lanjut dia.

Mengantisipasi kenaikan harga pada bulan Ramadhan, Puji mengatakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumbar telah menyusun langkah-langkah strategis.

Upaya yang dilakukan yaitu pemantauan harga secara berkala dan disertai sidak, pemantauan kecukupan pasokan bahan makanan, serta koordinasi dengan produsen dan distributor untuk menjaga kelancaran distribusi, kata dia.

Selain itu akan dilakukan operasi pasar dan pasar murah, menjaga kecukupan pasokan BBM, penentuan tarif angkutan yang wajar serta membentuk pos pengaduan masyarakat terkait kelangkaan dan ketidakstabilan harga bahan pangan pokok, lanjutnya.

Sementara Sekretaris Daerah Sumbar Ali Asmar menyampaikan ada empat persoalan yang menjadi pemicu inflasi di daerah itu sehingga pemerintah daerah perlu memperhatikan agar angka inflasi terkendali.

"Pertama soal sistem tata niaga perdagangan, manajemen stok, kondisi infrastruktur dan panjangnya rantai pasokan bahan pangan," jelas dia.

Menurut Ali sistem tata niaga perdagangan terutama bahan pangan perlu diperbaiki agar tidak terjadi kelangkaan.

Misalnya cabai, karena sebagian kebutuhan Sumbar didatangkan dari Jawa, jika pasokan terganggu akan langsung menyebabkan harga melonjak, ini harus diantisipasi, ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, manajemen stok perlu diperbaiki dengan menyiapkan gudang untuk menyimpan bahan pangan utama sehingga saat terjadi kelangkaan dapat dilakukan operasi pasar.

Berikutnya ia menilai kondisi infrastruktur seperti jalan juga akan berpengaruh jika kondisinya jelek karena akan memperbesar biaya operasional pengangkutan komoditas pangan.

Lalu, masih panjangnya rantai perdagangan komoditas pangan dari petani hingga sampai ke tingkat pembeli juga perlu diperpendek sehingga tidak terjadi spekulasi harga, katanya. (*)