Bright Gas 5,5 Kilogram Diluncurkan Di Surabaya

Surabaya, (AntaraSumbar) - Bright Gas ukuran 5,5 kg yang merupakan salah satu produk Pertamina resmi diluncurkan di Surabaya setelah sebelumnya diluncurkan di Jakarta, Bandung, Samarinda dan Yogyakarta.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang pada acara peluncuran di Surabaya, Sabtu mengatakan, Surabaya merupakan kota kelima peluncuran Bright Gas 5,5 kg, dan peluncuran dipusatkan di salah satu pusat perbelanjaan kota setempat dengan mengundang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Bambang mengatakan penjualan perdana Bright Gas 5,5 kg (tabung dan isi) dijual dengan harga Rp321.500, sedangkan untuk isi ulang hanya sebesar Rp61.500.

"Layanan Bright Gas di Surabaya dilengkapi dengan fasilitas pengiriman ke rumah yang dikenakan ongkos kirim sesuai jarak," katanya.

Bambang mengatakan bersamaan dengan peluncuran itu, juga diluncurkan Bright Gas Can atau kemasan kaleng 220 gr yang merupakan kemasan terbaru untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas bahan bakar yang praktis, aman dan terjangkau.

"Bright Gas Can dibandrol seharga Rp17.000 per kaleng yang merupakan harga promo hingga Mei 2016," ucapnya.

Sementara itu, bersamaan dengan peluncuran juga diadakan promosi melalui program penukaran tabung elpiji 3 kg dengan tabung Bright Gas 5,5 kg.

Rinciannya untuk dua tabung elpiji 3 kg akan mendapatkan 1 tabung Bright Gas 5,5 kg dengan menambah biaya Rp99.500, dan apabila satu tabung elpiji 3 kg akan mendapatkan satu tabung Bright Gas 5,5 kg dengan tambahan biaya Rp208.500.

Selain itu, juga ada program khusus selama peluncuran Bright Gas sampai dengan periode 10 April 2016 berupa paket "mas kawin" Bright Gas 5,5 Kg, yakni pasangan yang baru menikah pada bulan Januari sampai April 2016 bisa mendapat tabung Bright Gas 5,5 kg beserta isinya secara gratis.

Menanggapi peluncuran ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyambut baik, ditambah adanya varian baru, karena bisa menjadi alternatif bagi konsumen terutama kalangan yang selama ini masih menggunakan elpiji 3 kg, sehingga bisa mengurangi subsidi pemerintah. (*)