Jakarta, (Antara) - Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Leo Nababan mengatakan pembentukan kepengurusan transisi Golkar adalah pilihan paling realistis yang dapat ditempuh saat ini demi menyelamatkan partai beringin.
"Usul kepengurusan transisi ini ide brilian saya. Ini paling realistis, dimana pak Jusuf Kalla ditunjuk sebagai ketua umum transisi, dan sekretaris jenderalnya pak Akbar Tandjung," kata Leo dihubungi di Jakarta, Selasa.
Leo mengatakan dirinya mengusulkan agar JK dan Akbar Tandjung mengambil alih Golkar guna secepatnya menyelenggarakan munas. Kedua tokoh itu menurut dia masih dapat diharapkan.
Nantinya, JK dan Akbar dapat menunjuk anggota pengurus partai dari masing-masing kubu baik Agung Laksono dan Aburizal Bakrie secara berimbang.
Di sisi lain, kata dia, Ketua Mahkamah Partai Golkar yakni Muladi dapat segera mengeluarkan surat keputusan yang berisi susunan kepengurusan transisi Golkar, dan menyerahkannya kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Leo juga mengusulkan agar kepengurusan transisi mempersiapkan penyelenggaraan munas selambatnya dua bulan. Munas sendiri digelar murni hanya untuk memilih ketua umum Golkar selanjutnya.
"Nanti saat munas, langsung saja habis pembukaan, nyanyi lagu Indonesia Raya, lagu Golkar, lantas pemilihan ketua umum," kata dia.
Sedangkan untuk calon ketua umum, Leo berpandangan sebaiknya kesempatannya diberikan kepada kader muda seperti Airlangga Hartanto, Tommy Soeharto, Ade Komaruddin atau Agus Gumiwang.
Sementara itu terkait penunjukan JK sebagai ketua umum dan Akbar Tandjung sebagai sekjen, Leo menyebut hanya Aburizal yang belum sependapat. Dia berharap Aburizal dapat segera membuka hati demi penyelamatan Golkar.
"Kuncinya itu ketulusan hati ARB. Kalau dia tidak mau setuju artinya tidak mau Golkar selamat. Sebaiknya memang posisi ketua umum itu tidak diberikan ke saudagar karena perhitungannya untung-rugi terus," ujarnya. (*)
