DPRD Padang : Pemkot Perbaiki Pengairan Pasca-Banjir

"Pemkot melalui Dinas PU harus cepat tanggap terhadap kondisi yang dialami warga di tiga kelurahan itu yakni Kelurahan Baringin, Tarantang dan Koto Lalang, agar mereka dapat melanjutkan aktivitas pertanian mereka," kata dia usai melakukan peninjauan langsung ke titik bendungan yang rusak, Kamis (10/12).

Ia mengatakan walaupun anggaran untuk pengairan pasca-banjir di daerah itu belum masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang telah disahkan, minimal PU dapat mencari solusi untuk pembuatan aliran sementara.

"Hal yang terpenting ialah sawah-sawah dapat segera teraliri air dan petani bisa kembali melanjutkan aktivitas bertani karena di wilayah itu mata pencaharian utama warga adalah di bidang pertanian," katanya.

PU juga seharusnya dapat menjadikan masalah yang ditimbulkan pasca-banjir tersebut sebagai suatu prioritas dan melakukan kajian khusus untuk pembenahan jangka panjang.

Sementara Camat Lubuk Kilangan, Syafwan menyampakan masih banyak titik banjir dan longsor di kecamatan tersebut dan hal itu tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga merusak perekonomian.

Ia mengatakan di tiga kelurahan yang mengalami dampak buruk terhadap pengairan itu saja, total luas sawah yang sulit dimanfaatkan petani ialah sekitar 75 hektare.

"Kondisi sawah saat ini cukup memprihatinkan sehingga tidak hanya dibutuhkan saluran air baru, melainkan juga normalisasi di beberapa titik untuk menghindari penggerusan," jelasnya.

Ia berharap warga dapat melakukan gotong royong membersihkan aliran irigasi dari puing-puing banjir serta pemerintah termasuk Dinas PU dan perusahaan yang memiliki alat berat dapat membantu keluhan warga, terutama petani setempat.

Sementara Dinas PU Padang, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Herman mengatakan pembenahan pasca-banjir di daerah tersebut belum terakomodir dalam APBD, namun setelah masyarakat melakukan goro pihaknya akan melihat anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah sebagai upaya tanggap sementara.

"Setelah itu baru dilakukan kajian teknis untuk pembangunan jangka panjang, minimal membantu pengairan dengan pipa-pipa saluran dan ini tergantung pada pembebasan lahan oleh tokoh masyarakat setempat," ujarnya. (*)